Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Geram, Dahlan Iskan Kembali Absen Rapat Temuan BPK

Kompas.com - 24/10/2012, 21:50 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik kembali tidak hadir dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Atas tindakan itu, Komisi VII sempat geram karena tidak berhasil membicarakan dugaan tindak pidana pada sektor hulu listrik tersebut.

"Pak Dahlan ini kami undang sebagai mantan Dirut PLN, tapi kali ini malah tidak datang lagi dalam panggilan kedua. Kami hanya ingin mengklarifikasi saja. Ini biar kita tidak dianggap memfitnah dan mempolitisir," kata anggota Komisi VII, Alimin Abdullah, saat Rapat Kerja di Jakarta, Rabu (24/10/2012).

Menurut Alimin, 32 orang anggota Komisi VII sudah datang dan memenuhi kuorum rapat. Namun, obyek yang akan ditanyai malah tidak menghadiri rapat, yaitu Dahlan Iskan dan Jero Wacik.

Alimin sebenarnya ingin mengklarifikasi kepada Dahlan atas temuan BPK terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang diduga merugikan negara sebesar Rp 37 triliun.

"Kasus Bank Century saja yang menghabiskan dana Rp 7,6 triliun sudah gempar. Apalagi PLN yang diduga merugikan negara Rp 37 triliun. Ini malah lebih besar lagi," jelas anggota dari Fraksi PAN ini.

Dengan ketidakhadiran Dahlan Iskan, Alimin menganggap bahwa dia dianggap tidak mempertanggungjawabkan atas temuan BPK.

Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI-P, Dewi Aryani, mengusulkan untuk menunda rapat kerja tersebut. Sebab, Dahlan Iskan sebagai obyek tidak hadir. "Saya mengusulkan untuk menunda rapat ini," tambahnya.

Menurut Dewi, rapat ini seharusnya membicarakan hal yang serius. Sebab, PLN sebagai salah satu perusahaan yang memenuhi kebutuhan energi negara harus mengendalikan energi tersebut.

Jika diduga merugikan negara Rp 37 triliun maka PLN harus bertanggung jawab. "Saya juga minta bahwa Presiden sebagai Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) bertanggung jawab," tambahnya.

Plt Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN Harry Susetyo menjelaskan, dirinya disuruh Dahlan Iskan untuk menghadiri rapat tersebut.

"Yang saya tahu sejak kemarin Pak Dahlan ikut jadwal Presiden ke Balikpapan. Namun, untuk hari ini saya tidak tahu beliau ke mana. Tapi, saya disuruh menghadiri rapat ini," kata Harry.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menjelaskan, Menteri ESDM Jero Wacik tidak dapat menghadiri rapat ini dikarenakan sakit. "Saya tadi jam 17.00 ditelepon oleh Pak Jero untuk menghadiri rapat ini."

"Padahal, sebelumnya beliau ingin datang, tetapi beliau tiba-tiba sakit karena perjalanan jauh, kondisinya kurang enak badan jika perjalanan dinas melebihi tiga jam," kata Rudi.

Akhirnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon menunda rapat temuan BPK ini hingga setelah masa reses DPR. "Kami akan membicarakan rapat ini secara internal. Apakah akan ada rapat lagi, bagaimana konsekuensinya bila Pak Dahlan kembali tidak datang dan kemungkinan lainnya," tambahnya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

    Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

    Whats New
    Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

    Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

    Whats New
    Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

    Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

    Whats New
    Emiten Penyedia Infrastuktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

    Emiten Penyedia Infrastuktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

    Whats New
    InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

    InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

    Whats New
    KAI Bakal Terima 1 Rangkaian Kereta LRT Jabodebek yang Diperbaiki INKA

    KAI Bakal Terima 1 Rangkaian Kereta LRT Jabodebek yang Diperbaiki INKA

    Whats New
    BTN Relokasi Kantor Cabang di Cirebon, Bidik Potensi Industri Properti

    BTN Relokasi Kantor Cabang di Cirebon, Bidik Potensi Industri Properti

    Whats New
    Pengelola Gedung Perkantoran Wisma 46 Ajak 'Tenant' Donasi ke Panti Asuhan

    Pengelola Gedung Perkantoran Wisma 46 Ajak "Tenant" Donasi ke Panti Asuhan

    Whats New
    Shell Dikabarkan Bakal Lepas Bisnis SPBU di Malaysia ke Saudi Aramco

    Shell Dikabarkan Bakal Lepas Bisnis SPBU di Malaysia ke Saudi Aramco

    Whats New
    Utang Rafaksi Tak Kunjung Dibayar, Pengusaha Ritel Minta Kepastian

    Utang Rafaksi Tak Kunjung Dibayar, Pengusaha Ritel Minta Kepastian

    Whats New
    BEI Enggan Buru-buru Suspensi Saham BATA, Ini Sebabnya

    BEI Enggan Buru-buru Suspensi Saham BATA, Ini Sebabnya

    Whats New
    PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja hingga 10 Mei 2024, Cek Syaratnya

    PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja hingga 10 Mei 2024, Cek Syaratnya

    Work Smart
    Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang

    Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang

    Whats New
    Cadangan Devisa RI  Turun Jadi 136,2 Miliar Dollar AS, Ini Penyebabnya

    Cadangan Devisa RI Turun Jadi 136,2 Miliar Dollar AS, Ini Penyebabnya

    Whats New
    Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta

    Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com