Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pabrik Sepatu Kena Imbas Aksi Buruh

Kompas.com - 02/11/2012, 08:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com  - Pabrik sepatu bermerek global terkena imbas unjuk rasa buruh menuntut penghapusan sistem kerja alih daya. Proses produksi sepatu seperti Adidas, Nike, dan Bata pun terganggu meski mereka mengklaim tidak memakai pekerja alih daya sesuai syarat pemilik merek.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, Ketua Apindo Anton J Supit, dan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Harijanto di Jakarta, Kamis (1/11/2012). Mereka menyesalkan sikap aparat kepolisian yang mengabaikan aksi anggota serikat buruh yang melanggar ketentuan undang-undang.

”Kalau mereka tidak bisa berproduksi dan harus relokasi ke luar negeri, kita yang rugi. Investor sepatu, kalau sudah pindah, akan sulit ditarik kembali sehingga pemerintah harus serius mengatasi masalah penegakan hukum yang sangat lemah belakangan ini,” ujar Sofjan.

Para duta besar negara anggota Uni Eropa di Indonesia, dalam pertemuan dengan Kompas di Jakarta, Kamis, juga mempertanyakan bagaimana aksi buruh ini bisa terus berjalan tanpa ada penyelesaian. Mereka mengakui, aksi buruh ini akan sangat memengaruhi kondisi investasi di Indonesia.

Khawatir tiga hal

Kalangan pengusaha pun mengkhawatirkan tiga hal. Pertama, ketidakpastian hukum. Kedua, kenaikan upah minimum tidak sesuai mekanisme pengupahan yang ada. Ketiga, penegakan hukum atas perusakan, intimidasi, dan penyanderaan terhadap karyawan dan manajemen pabrik.

Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea bergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI). Mereka berunjuk rasa di sejumlah kawasan industri di Jawa Barat dan Banten menuntut penghapusan pekerja alih daya (outsourcing), penetapan upah minimum sesuai angka kebutuhan hidup layak, dan iuran jaminan kesehatan pekerja ditanggung pemberi kerja.

Harijanto menjamin pabrik- pabrik sepatu yang berorientasi ekspor tidak menggunakan pekerja alih daya sesuai dengan persyaratan pemilik merek yang memesan.

”Hal-hal yang menyangkut pemenuhan hak pekerja sangat diperhatikan dalam kontrak kerja dan mereka selalu mengirim orang untuk mengecek langsung ke pabrik-pabrik untuk memastikan berjalan,” kata Harijanto.

Pengusaha sepatu resah karena ribuan buruh tetap mendatangi pabrik mereka dan memaksa pekerja ikut berunjuk rasa. Pabrik Harijanto yang mempekerjakan 10.000 orang saja dua kali berhenti berproduksi karena unjuk rasa itu.

Satu pabrik yang mempekerjakan 80.000 pekerja pun tidak luput dari aksi tersebut. Pabrik berhenti produksi akibat sedikitnya 6.000 anggota serikat buruh memaksa masuk ke pabrik.

Sofjan menegaskan, dia sudah mengumpulkan sedikitnya 200 pengusaha dari berbagai kawasan industri di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Para pengusaha mengeluhkan aksi buruh yang memblokade pabrik dan menyandera pekerja.

Menurut sejumlah pengusaha, pengunjuk rasa melarang buruh hamil dan buruh yang menyusui bayi keluar dari pabrik. Mereka menyesalkan sikap aparat kepolisian yang membiarkan saja hal ini terjadi.

Hal ini membuat penduduk di sekitar pabrik bersama sejumlah kepala desa dalam Masyarakat Bekasi Bergerak di Kabupaten Bekasi menyerang anggota serikat buruh untuk membubarkan aksi blokade pabrik-pabrik. Aksi yang dituding buruh dibiayai pengusaha ini dikhawatirkan memicu konflik horizontal.

Presiden KSPI Said Iqbal, yang juga Presidium MPBI, mengatakan, ada satu laporan mengenai buruh perempuan hamil yang tidak bisa keluar di PT JST di kawasan industri MM2100, Cibitung, Bekasi. Menurut Iqbal, pengunjuk rasa justru sudah membiarkan buruh perempuan pulang, tetapi manajemen mengunci pabrik dari dalam karena takut massa masuk.

Iqbal mengaku belum pernah menerima laporan ada penggerebekan pabrik yang tidak menggunakan pekerja alih daya atau kontrak waktu tertentu melanggar undang-undang. Hal ini terjadi seperti di pabrik Samsung dan pabrik tekstil di Bekasi, serta pabrik Bata di Purwakarta.

Iqbal mencontohkan, pekerja pabrik sepatu Bata berstatus kontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) melebihi ketentuan. ”Ada pekerja yang berstatus PKWT sampai enam tahun,” ujar Iqbal.

Akibat pemblokadean pabrik, manajemen Bata menutup pabrik. Manajemen akan mengumumkan rencana mereka selanjutnya pada Jumat (2/11/2012), apakah kembali bekerja atau tutup tanpa batas waktu. (HAM/DEN/ETA/CAS/PPG)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

    Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

    Whats New
    Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

    Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

    Whats New
    Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

    Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

    Whats New
    Puasa Itu Berhemat atau Boros?

    Puasa Itu Berhemat atau Boros?

    Spend Smart
    Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

    Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

    Whats New
    Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

    Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

    Whats New
    Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

    Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

    Whats New
    Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

    Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

    Spend Smart
    Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

    Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

    Whats New
    Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

    Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

    Whats New
    Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

    Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

    Whats New
    Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

    Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

    Whats New
    Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

    Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

    Whats New
    Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

    Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

    Whats New
    Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

    Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com