Masyarakat Ekonomi ASEAN Hampir Final

PHNOM PENH, KOMPAS.com — Implementasi cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN sampai dengan Oktober 2012 mencapai 74,5 persen. Indonesia sendiri implementasinya 82 persen atau tertinggi ketiga di bawah Singapura dan Malaysia.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ke-21 ASEAN, di Phnom Penh, Kamboja, Minggu (18/11), menyatakan, laporan dari sekretariat ASEAN menyebutkan bahwa perkembangan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN cukup bagus.

Kinerja Indonesia sendiri selama 2008-2011, menurut Gita, berada pada tingkat rata-rata. "Tidak terlalu bagus-bagus banget, tetapi juga tidak terlalu jelek-jelek banget," kata Gita seperti dilaporkan wartawan Kompas FX Laksana Agung Saputra.

Jika ditarik sampai dengan Oktober 2012, Gita melanjutkan, skor kumulatif Indonesia adalah 82 persen. Ini menempatkan Indonesia pada urutan ketiga negara dengan tingkat implementasi tertinggi di bawah Singapura dan Malaysia.

Dalam KTT ke-21 ASEAN di Phnom Penh, para menteri perekonomian negara anggota ASEAN memahami bahwa tak mungkin semua target dalam cetak biru akan tercapai 100 persen pada tahun 2015. Dengan demikian, pencapaian sampai dengan 90-95 persen menjadi realistis.

Persoalan di setiap negara, menurut Gita, biasanya berkaitan dengan kemauan politik, proses administrasi, dan prosedur ratifikasi yang berbeda-beda di antara negara anggota. Ada beberapa isu yang setiap pemerintah harus menangkap dinamika domestiknya.

"Tentu ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan dalam konteks liberalisasi. Ini tergantung pembangunan politik, ekonomi, dan sosial, di masing-masing negara. Kita harus peka dengan perkembangan hal-hal tersebut. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain,” kata Gita.

Untuk Indonesia, Gita menambahkan, sejumlah prioritas akan dikejar selama tiga tahun ke depan, di antaranya penyempurnaan national single window dan infrastruktur untuk memfasilitasi perdagangan guna meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, Masyarakat Ekonomi ASEAN kurang disosialisasikan kepada berbagai pemangku kepentingan dalam negeri. Mereka, di antaranya, pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Di sisi lain, sejumlah pihak, seperti kementerian dan lembaga pemerintah, yang semestinya menjadi pionir dalam membangun kesadaran atas Masyarakat Ekonomi ASEAN, terkesan tak peduli. "Kalau sudah tiba waktunya nanti (tahun 2015) baru pada mengeluh, barang-barang luar masuk dan sebagainya," kata Hidayat.

Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang direncanakan dimulai pada tahun 2015. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan standar hidup penduduk negara anggota ASEAN.

Sementara itu, KTT ke-21 ASEAN akan meluncurkan kerja sama ekonomi regional yang komprehensif dengan enam negara di luar keanggotaan ASEAN.