PNPM Perlu Perbaikan

Jakarta, Kompas - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perlu perbaikan. Sejumlah masalah masih ditemukan di lapangan, yakni kemampuan fasilitator yang belum terstandar, belum ada sinkronisasi dengan program lain, hingga sulitnya masyarakat mengakses kredit perbankan.

Dalam Temu Nasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Kamis (22/11), di Jakarta, mengemuka PNPM yang diselenggarakan pemerintah sejak tahun 1998 mampu menggerakkan warga membangun daerah. Pertemuan itu diikuti pengurus, fasilitator, hingga masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.

Masyarakat ingin program berlanjut karena lebih mengena dibandingkan proyek pemerintah yang lain. Namun, ada sejumlah persoalan yang perlu dibenahi agar hasilnya maksimal.

Di Tangerang, Banten, misalnya, menurut Suhalim Junaidi dari Komunitas Belajar Perkotaan, kemampuan sumber daya manusia fasilitator sangat bervariatif. Apalagi 3 dari 9 fasilitator tidak aktif sehingga hasilnya tidak maksimal.

Fauzi, fasilitator dari Desa Karanganyar, Kabupaten Lebak, Banten, menuturkan, PNPM perlu menyinkronkan program dengan lembaga lain. Pemasangan listrik di desanya masih dikenakan biaya administrasi dan pemasangan kabel oleh PLN sebesar Rp 1,5 juta. ”Siapa yang menanggung biaya ini? Masyarakat sudah bergotong royong, dan dana sudah terbagi untuk pembangunan,” kata Fauzi.

Sulitnya mengakses kredit perbankan dialami sebagian warga. Padahal, mereka sudah mempunyai usaha yang dibina oleh PNPM. Mereka diwajibkan menyertakan agunan hanya untuk meminjam kredit Rp 1 juta-Rp 2 juta di bank.

Ayip Muflich, Direktur Eksekutif Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, mengatakan, saat ini ada 30.000 fasilitator yang tersebar di banyak kecamatan yang melaksanakan PNPM. Kemampuan fasilitator diakui bervariasi. ”Tahun depan kami mulai menerapkan sertifikasi agar kemampuan semua fasilitator terstandar,” kata Ayip.

Agar masyarakat yang telah dibina mudah mendapatkan kredit, menurut Ayip, bank perlu didekatkan. Kredit bisa berasal baik dari PNPM maupun kredit usaha rakyat yang dikucurkan bank. (NIT)