Biaya Operasi SK Migas Dituntut Lebih Efisien

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas) dituntut lebih efisien dalam menjalankan kegiatan usaha hulu migas. Saat ini anggaran satuan kerja itu maksimal 1 persen dari penerimaan sektor migas.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Kepala SK Migas Jero Wacik, dengan Komisi VII DPR, Senin (26/11/2012), di Jakarta.

Jero Wacik menegaskan, sejarah pendirian Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas yang saat ini menjadi SK Migas dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk menekan anggaran pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu migas. "Dan ternyata langkah ini terbukti efektif," kata dia.

Meskipun BP Migas dan saat ini menjadi SK Migas mendapatkan jatah biaya operasi sebesar 1 persen dari seluruh penerimaan migas, tetapi realisasi anggaran tiap tahun hanya 0,3 persen. 

Persetujuan dari Kementrian Keuangan kadang lebih tinggi dari persentase tersebut. Dengan berhemat, selama 10 tahun beroperasi, BP Migas telah mengembalikan anggaran sebesar 1,8 miliar dollar AS ke kas Negara.

"Kami akan tetap menjaga efisiensi yang sudah dilaksanakan dan akan terus meningkatkan efisiensi tersebut, sehingga penerimaan Negara akan lebih optimal," kata Jero Wacik. Hal ini untuk menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan satuan kerja itu lebih efisien.