Kadin: Pemerintah Salah Mengerti tentang Outsourcing

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pemerintah tidak paham soal "outsourcing". Kebijakan membatasi model pekerjaan ahli daya hanya pada lima bidang dinilai salah langkah.

Hal ini ditegaskan Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto usai melantik pengurus Kadin Lampung, Sabtu (1/12/2012) dini hari di Bandar Lampung.

"Selama ini terjadi kekeliruan memaknai outsourcing, sehingga itu dianggap negatif, merugikan. Padahal, outsourcing itu makna lainnya adalah sub-contracting, menunjuk perusahaan mengambil sumber (tenaga kerja) dari luar demi efesiensi dan produktivitas," tuturnya.

Diakuinya, masih ada kekurangan di dalam praktik outsourcing selama ini. Namun, itu bisa dibenahi dengan memperbaiki aturan dan hubungan kerja antara perusahaan yang ditunjuk (penyedia tenaga kerja) dengan karyawan terkait.

"Bukan dengan dibatasi hanya lima bidang. Pekerjaan itu kan jenisnya ada jutaan. Saya analogikan seperti makanan. Masakan kita hanya dibatasi hanya boleh makan makanan tertentu? Apalagi, sekarang era ekonomi kreatif yang banyak membutuhkan jasa outsourcing. Kita malah akan ditertawakan dunia luar," ujarnya.

Seperti diketahui, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar membuat aturan yang membatasi pelaksanaan pola alih daya tenaga kerja hanya pada lima bidang yaitu keamanan, pelayanan kebersihan, transportasi, katering, dan pekerjaan penunjang pertambangan.

Menurut dia, sistem outsourcing selama ini telah mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil menengah dan lapangan kerja baru. "Sebetulnya, tidak ada yang negatif dari itu," ucap Suryo.