Soal Migas Didominasi Asing, Publik Salah Persepsi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Perminyakan Indonesia menyatakan, ada salah persepsi dari publik bahwa industri migas didominasi perusahaan asing sehingga tidak menghasilkan banyak manfaat bagi bangsa Indonesia. Padahal, Pemerintah Indonesia mendapat bagian terbesar hasil migas.

Presiden Asosiasi Perminyakan Indonesia (API) tahun 2012, Elisabeth Proust, menyampaikan hal itu dalam jumpa pers seusai Rapat Umum Tahunan Ke-41 Asosiasi Perminyakan Indonesia, Rabu (5/12/2012), di Jakarta.

”Pemerintah Indonesia adalah pemilik dari sumber daya minyak dan gas bumi Indonesia, dan kontraktor kontrak kerja sama berinvestasi serta memperoleh bagian sebagai hak mereka. Sedangkan Indonesia memperoleh bagian terbesar,” kata Elisabeth.

Menurut Elisabeth, industri migas tetap memberi kontribusi signifikan kepada Indonesia, antara lain menghasilkan lebih dari 25 persen total pendapatan pemerintah, yakni sekitar 35 miliar dollar AS berupa pembayaran pajak dan royalti pada tahun 2011.

Selain itu, industri migas juga memberi kontribusi hingga 7 persen dari pendapatan domestik bruto dan menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 30.000 pekerja langsung serta lebih dari 300.000 pekerja tidak langsung.

”Industri migas juga membelanjakan ratusan juta dollar AS per tahun untuk peralatan dan jasa serta mengembangkan infrastruktur utama untuk konsumsi energi domestik,” ujarnya.

Sejauh ini Indonesia masih butuh investasi dan teknologi dari luar negeri karena industri ini perlu investasi besar dan teknologi canggih serta berisiko tinggi. Apalagi, mayoritas cekungan yang belum dieksplorasi terletak di daerah terpencil di laut dalam atau di daerah berpotensi gas di kawasan timur Indonesia.

Butuh kepastian

”Indonesia butuh investasi sangat besar untuk membalikkan penurunan eksplorasi dan produksi, kompetitif di pasar global. Para investor dan calon investor perlu diyakinkan tentang kesucian kontrak mereka,” katanya. Untuk itu, pemerintah sebaiknya memberi insentif untuk mendorong investasi daripada mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan ketidakpastian.

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas baru-baru ini, pihak asosiasi khawatir daya tarik investasi industri migas Indonesia akan berkurang di tengah kekhawatiran para pelaku bisnis. ” Kami menginginkan kejelasan, konsistensi, dan kepastian kebijakan. Harapan kami, entitas baru pengganti BP Migas segera terbentuk, tetapi kami juga ingin yang berjangka panjang,” kata pengurus API yang terpilih sebagai presiden API tahun 2013, Lukman Mahfoedz. (EVY)

Baca juga:

BP Migas Berpihak ke Asing? Ini Kata Raden Priyono
Dahlan: Jangan Buat Pertamina Manja
Alasan Pembubaran BP Migas
Mengapa BP Migas Dibubarkan?
Tidak Sesuai Konstitusi, BP Migas Juga Memihak Asing

Berita terkait dapat diikuti dalam topik: BP Migas Dibubarkan