Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Redenominasi, Selesaikan Dulu UU-nya

Kompas.com - 09/12/2012, 10:11 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Teknologi Sohibul Iman meminta pemerintah dan Bank Indonesia tidak terburu-buru melakukan sosialisasi terkait redenominasi.

"Prinsipnya, kita harus selesaikan undang-undangnya dulu. Kita menyambut positif RUU Redenominasi yang telah diserahkan ke DPR dan secara umum kami siap membahasnya tahun depan," tutur Sohibul di Jakarta, Minggu (9/12/2012).

Sohibul Iman mengingatkan, saat ini masih terdapat dua pandangan publik yang berseberangan terkait redenominasi.

Satu pihak menyatakan bahwa redenominasi sudah sangat mendesak dan diharapkan dapat mengubah citra rupiah menjadi lebih baik di forum internasional. Selain itu, dengan redenominasi, akan membuat nyaman karena digit nilai rupiah tidak terlalu banyak.

Disisi lain, sebagian pihak menyatakan redenominasi tersebut tidak terlalu mendesak. Bahkan, mereka khawatir jika redenominasi dilakukan, transaksi ekonomi di masyarakat akan cenderung kacau dan berpotensi menimbulkan inflasi tinggi.

"Karena kebijakan ini akan berdampak sangat luas, harus diperdebatkan secara tajam dan dibahas secara mendalam. Karena kalau sampai gagal, risikonya sangat-sangat besar," papar anggota DPR dari PKS ini.

Ia juga berpandangan bahwa untuk bisa melakukan kebijakan redenominasi ini, ada lima syarat yang mutlak dipenuhi, yaitu kondisi politik dan ekonomi yang stabil, inflasi yang rendah dan stabil, adanya jaminan stabilitas harga, didasarkan atas kebutuhan riil masyarakat, dan berhasilnya sosialisasi ke masyarakat.

"Kondisi ekonomi secara umum saat ini cukup stabil dan inflasi cukup rendah. Namun, untuk membangun kesadaraan masyarakat, membutuhkan waktu yang cukup, terlebih geografis kita sangat luas. Turki saja untuk sosialisasi butuh lima tahun. Selain itu terkait dimulainya kebijakan ini juga harus sangat hati-hati," ungkapnya.

Sohibul mengingatkan, waktu untuk pelaksanaannya amat berdekatan dengan masa pemilu legislatif dan pilpres. Juga banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan pemerintah terkait dimulainya Jaminan Kesehatan Nasional.

Selain itu Otoritas Jasa Keuangan juga baru mulai menyelesaikan transisi sebagai regulator dan pengawas seluruh lembaga keuangan dan perbankan.

"Ini semua harus didudukan sebagai skala prioritas juga," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

    Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

    Spend Smart
    Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

    Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

    Whats New
    Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

    Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

    Whats New
    Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

    Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

    Whats New
    Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

    Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

    Whats New
    Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

    Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

    Whats New
    Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

    Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

    Whats New
    Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

    Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

    Whats New
    Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

    Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

    Whats New
    Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

    Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

    Whats New
    Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

    Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

    Whats New
    Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

    Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

    Whats New
    Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

    Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

    Whats New
    Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

    Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

    Whats New
    Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

    Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com