2013, Dahlan Bakal "Bersih-bersih" BUMN

BOGOR, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan akan menyiapkan sejumlah strategi untuk menata perusahaan BUMN di tahun depan. Salah satu yang dicanangkan adalah program "Bersih-bersih" BUMN.

Akhir tahun ini, Dahlan memang sedang ramai dibicarakan, khususnya soal isu pemerasan dari oknum anggota DPR kepada perusahaan BUMN. Lantas, Dahlan juga harus mengurusi 141 perusahaan BUMN yang notabene masih ada 16 perusahaan BUMN yang merugi.

Dahlan pun lebih mementingkan mengunjungi perusahaan BUMN, khususnya yang masih merugi, dibanding harus meladeni rapat anggota DPR. Terhitung Dahlan empat kali absen soal rapat inefisiensi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersama Komisi VII DPR.

"Kalau bisa, yang belum sehat dan masih merugi itu menurun. Ini menjadi bagian bersih-bersih BUMN di tahun depan," kata Dahlan saat acara BUMN Bersama Media di Bogor, Minggu (9/12/2012).

Menurut Dahlan, salah satu hal yang akan dilakukan di tahun depan adalah melakukan evaluasi pengadaan barang dan jasa melalui tender di Kementerian BUMN. Evaluasi tersebut ditujukan kepada perusahaan BUMN yang memiliki tender proyek. "Ke depan, saya tidak mau tender ini menjadi obyek penyelewengan atau bisa berpotensi kongkalikong antarperusahaan," katanya.

Untuk bisa melakukan itu, Dahlan akan menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Keinginannya untuk mengevaluasi seluruh proyek pengadaan di BUMN ini bukan mengubah sistemnya,  melainkan akan membuat sistem tender akan lebih baik.

Selain itu, langkah ini juga dilakukan karena semakin banyaknya keluhan dari masyarakat maupun perusahaan BUMN sendiri terhadap praktik tender di Kementerian BUMN. Selama ini, ada kecenderungan pelaksanaan tender dimanipulasi untuk kemenangan salah satu pihak.

"Bisa saja dokumen tender dibuat sedemikian mengarah pada kemenangan satu pihak. Memang tidak hanya di BUMN, tetapi juga di pemerintah. Ini bentuk bersih-bersih," katanya.

Solusinya, dengan menggandeng LKPP tadi, Kementerian BUMN ingin melakukan proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik (e-procurement). Dengan sistem ini, pelaksanaan tender tidak perlu bertatap muka.

Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu menargetkan hasil evaluasi dokumen pengadaan barang dan jasa BUMN pada Februari 2013. "Dalam bulan Januari di-review oleh LKPP. Jadi, pada Februari sudah ada hasil. Namun, proses tender biasa baru dilaksanakan pada bulan Mei," tambahnya.

Pada tahun 2013, Dahlan juga akan tetap melanjutkan keinginannya untuk membawa perusahaan BUMN bisa go public (IPO). Salah satu yag diusulkan kembali ke DPR adalah PT Pegadaian dan PLN Batam.

Di sisi lain, ada perusahaan BUMN yang dikonsolidasikan, misalnya Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) menjadi anak usaha Perum Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (Damri) yang pada akhir tahun ini diharapkan selesai.

Setelah itu, ada PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) yang diminta mengakuisisi PT Djakarta Lloyd. "PT PIHC membutuhkan angkutan pupuk sehingga fungsi PT Djakarta Lloyd mendistribusikannya," ujarnya.

Sementara itu, PT Rekayasa Industri (Rekin) akan diakuisisi oleh PT Pertamina. Saat ini, Rekin menguasai bisnis Engineering, Procurement, and Contraction (EPC). Dengan diakuisisi Pertamina, bisnis Rekin akan semakin besar karena bisnis Pertamina dan Rekin akan bisa sinergi. "Kita ingin Rekin menjadi andalan Indonesia di bidang EPC, khususnya di bidang oil and gas, karena Indonesia belum punya perusahaan EPC yang diandalkan di bidang oil and gas," ujarnya.

Selain itu, Dahlan juga akan terus menata direksi perusahaan BUMN, khususnya harus memiliki syarat integritas dan antusias. Dahlan pun tidak akan segan memecat direksi secara langsung bila kondisi perusahaan yang dipimpinnya menurun, bahkan merugi, apalagi bila ada kongkalikong dengan DPR atau terlibat kasus seperti kasus Hambalang.