Pengusaha Boikot Tripartit

JAKARTA, KOMPAS.com — Asosiasi Pengusaha Indonesia menarik semua perwakilan yang duduk dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Keputusan ini merupakan akumulasi dari kekecewaan pengusaha terhadap sikap pemerintah yang kerap mengambil keputusan di luar kesepakatan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengemukakan hal ini kepada wartawan seusai jumpa pers akhir tahun di Jakarta, pekan lalu. Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) merupakan forum dialog resmi tiga pihak dari asosiasi pengusaha, serikat buruh, dan pemerintah, yang setiap unsur diwakili 15 orang berdasarkan surat keputusan presiden.

"Untuk apa lagi kami duduk di sana kalau semakin banyak keputusan pemerintah tentang ketenagakerjaan tidak sejalan dengan hasil rapat LKS Tripnas dan Badan Pekerja LKS Tripnas. Lebih baik kami tarik diri dan tidak lagi mengikuti rapat-rapat LKS Tripnas supaya kami tidak menjadi seperti stempel saja," kata Sofjan.

Keputusan ini bisa berdampak pada keterwakilan unsur pengusaha dalam Dewan Pengupahan Nasional. Namun, Sofjan belum menjelaskan lebih lanjut sikap pengurus Apindo dalam forum-forum tiga pihak bersama pemerintah dan serikat buruh ini.

Mengkhawatirkan

Sikap Apindo ini cukup mengejutkan dan dikhawatirkan berdampak serius pada iklim hubungan industrial. Langkah ini juga bisa mencerminkan kemampuan pemerintah memediasi dialog pengusaha dan serikat buruh.

Saat dikonfirmasi di Bandung, Jawa Barat, Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional Bambang Wirahyoso mengatakan, kemunduran Apindo dari LKS Tripnas akan memacetkan proses dialog. Forum ini berperan memberi saran dan pertimbangan penyusunan kebijakan ketenagakerjaan dengan kewenangan menentukan tetap di tangan pemerintah.

Bambang meminta pemerintah segera bertindak untuk mencegah kemacetan dialog pengusaha, buruh, dan pemerintah di masa mendatang. Pengisian keterwakilan unsur pengusaha dalam LKS Tripnas tidak semudah unsur buruh yang memiliki banyak serikat buruh.

"Lembaga ini harus diefektifkan supaya putusan yang diambil obyektif dan berimbang. Pemerintah harus segera membenahi LKS Tripnas supaya bisa berfungsi sesuai dengan tujuan dan lebih kuat,'' kata Bambang.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar, berharap boikot Apindo terhadap LKS Tripnas hanya sebatas wacana yang tidak diwujudkan. Menurut Timboel, konsep tripartit nasional penjabaran dari dialog sosial sebagai suatu keniscayaan sehingga perbedaan dalam forum merupakan hal biasa.

''Serikat pekerja juga sering dikecewakan oleh tripartit, tetapi mereka tetap bertahan dalam LKS Tripnas. Kalau Apindo tetap menarik diri dari LKS Tripnas, ini berarti Apindo sudah mencederai kesepakatan internasional dan akan lebih merugikan pengusaha karena hubungan industrial lebih baik akan sulit dibangun,'' kata Timboel.

Secara terpisah, Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Suhartono, berharap Apindo tidak memboikot LKS Tripnas demi kepentingan bersama yang lebih besar. Menurut Suhartono, LKS Tripnas menjadi forum bersama membahas masalah ketenagakerjaan untuk memberi masukan kepada pemerintah sebelum mengambil keputusan. (ODY/HAM)