Pemerintah Pinjami Sulsel Rp 500 Miliar untuk Bangun Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Investasi Pemerintah (PIP) memberikan pinjaman sebesar Rp 500 miliar kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pinjaman itu untuk mendanai pembangunan 11 ruas jalan dan jembatan di sana.

Perjanjian pinjaman ini ditandatangani bersama Kepala Pusat Investasi Pemerintah Soritaon Siregar dan Gubernur Sulawesi Selatan  Syahrul Yasin Limpopada Sabtu, 29 Desember 2012 di Makassar, Sulawesi Selatan. Pinjaman ini diberikan dengan jangka waktu lima tahun dan masa tenggang pembayaran pokok (grace periode)  16 bulan. Bunga pinjaman sebesar 7,75 persen efektif per tahun.

Sebagai  Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, PIP berusaha menjalankan perannya sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat ekonomi, sosial dan atau manfat lainnya kepada masyarakat. "Itu sebabnya PIP sangat proaktif dalam hal mendukung pembangunan infrastruktur daerah, dengan membiayai proyek-proyek yang dapat dinikmati langsung oleh rakyat, seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar, rumah sakit, atau listrik," kata Soritaon di Jakarta, Senin (31/12/2012).

Menurut Soritaon, PIP memahami situasi yang dihadapi Pemprov Sulawesi Selatan yakni terdapatnya disparitas antar wilayah yang diakibatkan oleh rendahnya aksessibilitas serta permasalahan pemasaran produksi pertanian dan perkebunan. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi jalan yang sudah mengalami penurunan kinerja atau indeks tingkat pelayanan (itp).

Adapun peningkatan dan pengembangan jalan akan memberikan manfaat terhadap masyarakat dan pertumbuhan ekonomi regional. Peningkatan dan pengembangan jalan juga mampu meningkatkan aksessibilitas antar kawasan sehingga dapat mereduksi disparitas antar kawasan tersebut. Jaringan jalan yang akan dibangun ini melintasi kawasan strategis dan  daerah yang memiliki potensi atau komoditas unggulan serta dilintasi trayek angkutan umum.

Rencana peningkatan dan pengembangan jaringan jalan ini memiliki kesesuaian dengan kebijakan daerah, baik kebijakan yang terkait dengan development plan maupun Rencana Tata Ruang Wilayah.

PIP menyetujui pemberian pinjaman itu setelah melakukan analisa kelayakan terhadap kemampuan keuangan Pemprov Sulawesi Selatan, dan proyek itu sendiri. Proses penilaian  atas kelayakan pinjaman ini dilaksanakan bertahap oleh PIP mengacu pada kemampuan keuangan daerah, agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bisa berdampak pada program Pemprov Sulawesi Selatan dalam pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pinjaman ke Pemprov Sulawesi Selatan ini merupakan pinjaman PIP yang ke-5 di wilayah Sulawesi, setelah sebelumnya memberikan pinjaman kepada Pemprov Sulawesi Tenggara untuk pembangunan RSUP Bahteramas (Rp 190 miliar) dan jalan atau jembatan (Rp 130 miliar), Pemkot Palu untuk pembangunan RSU Tipe B Anutapura (Rp 100 miliar), dan Pemkot Sulawesi selatan untuk pembangunan terminal Dungingi (Rp 35 miliar).