Gerindra: Kenaikan TDL Tak Bisa Diterima Akal Sehat

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra mengkritik kenaikan tarif dasar listrik (TDL) per 1 Januari 2013. Kebijakan pemerintah itu dinilai bakal memberatkan ekonomi masyarakat.

"Alasan pemerintah untuk menekan angka subsidi listrik dengan menaikkan TDL tak dapat diterima akal sehat. Efek domino kebijakan ini banyak sekali," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon dalam siaran pers, Jumat (4/1/2013).

Fadli mengatakan, kalangan industri dipastikan akan meningkatkan harga jual produk karena biaya produksi meningkat. Jika pasar tak bisa menerima kenaikan harga, kata dia, konsekuensinya akan banyak pemutusan hubungan kerja.

Dampak lain, tambah Fadli, akan memicu inflasi yang tinggi. Apalagi jika pemerintah tak bisa meningkatkan pendapatannya. Fadli menambahkan, seharusnya pemerintah, terutama PT Perusahaan Listrik Negara dan Kementerian ESDM, melakukan efisiensi.

Fadli menyinggung temuan Badan Pemeriksa Keuangan adanya inefisiensi di PLN pada 2010-2011 sebesar Rp 37,6 triliun. Selain itu, lemahnya kontrol PLN terhadap pencurian listrik yang bisa merugikan negara lebih dari Rp 15 miliar. "Ditambah potensi kerugian akibat korupsi di PLN," kata dia.

Fadli menambahkan," tingginya subsidi selama ini dijadikan alasan oleh pemerintah sebagai penyebab tak sehatnya APBN. Padahal, belanja pegawai negeri sipil dan beban pembayaran serta bungannya yang juga membuat inefisiensi anggaran."

Seperti diberitakan, TDL akan naik 15 persen dalam setahun. Kenaikan akan dilakukan per tiga bulan dimulai per 1 Januari 2013 . Kenaikan tidak akan dilakukan terhadap pelanggan yang memiliki daya 450 VA dan 900 VA.

DPR menyetujui usulan pemerintah mengalokasikan dana subsidi untuk listrik tahun 2013 sebesar Rp 78,63 triliun. DPR menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah soal mekanisme kenaikan TDL.