Komisi V DPR Kritik Kementerian Perumahan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Gara-gara usulan ditolak, Komisi V DPR RI mengkritik program stimulan perbaikan rumah swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yang digulirkan kementerian perumahan rakyat. Program yang telah berlangsung tahun 2010-2012 itu, dinilai tidak mengakomodir usulan anggota komisi V DPR RI. 

Demikian terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Kementerian Perumahan Rakyat dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Selasa (15/1/2013). Hampir seluruh anggota Komisi V DPR RI menyoroti program stimulan rumah swadaya senilai total Rp 1,8 triliun. 

Berdasarkan data Kementerian Perumahan Rakyat, dari target stimulan pembangunan rumah swadaya tahun 2012 sebanyak 250.000 unit, tercatat realisasi hanya sekitar 248.000 unit.  

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestu, menilai anggota DPR RI telah dilecehkan Kemenpera, karena banyak usulan anggota terkait peruntukan bantuan stimulan perumahan swadaya yang dimentahkan.

Untuk daerah pemilihan (dapil)  Madiun (Jawa Timur), misalnya, pihaknya telah mengusulkan bantuan stimulan untuk 2.000 unit rumah, tetapi semua dibatalkan Kemenpera. Di Jombang (Jawa Timur), dari 3.400 rumah yang menjadi usulan bantuan, hanya 300 unit yang terealisasi.  

"Apa yang sudah diajukan ternyata tidak terealisasi. Malu sekali. Padahal, di depan aparat pemerintah Madiun saya sudah sampaikan akan dapat 2.000 unit untuk rumah tidak layak huni. Saya mendukung program Kemenpera, tetapi kalau seperti ini? Pengajuan anggota DPR kenapa diabaikan. Kami seperti dilecehkan," ujarnya.  

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Mulyadi, mengemukakan, sejumlah persoalan perumahan swadaya antara lain prosedur terlalu rumit, sehingga menyebabkan banyak masyarakat enggan mengajukan bedah rumah.

"Usulan para anggota Komisi V DPR RI merupakan aspirasi dari rakyat," ujar Mulyadi.

Rapat Dengar Pendapat itu akan dilanjutkan Kamis (17/1/2013) dengan agenda jawaban menteri perumahan rakyat.  

Dalam tanggapan sepintas, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, berjanji akan menyerap aspirasi dan memperbaiki kinerja program rumah swadaya pada tahun 2013.  

"Kami akan perbaiki birokrasinya. Saya siap mengadakan rapat dengan pimpinan untuk membahas ini. Kalau kita bisa mencari cara yang gampang, kenapa harus susah," ujarnya.  

Djan Faridz menambahkan, mekanisme pertanggungjawaban program dijalankan oleh daerah dan sudah memenuhi kriteria. Program rumah swadaya selama ini diprioritaskan bagi masyarakat di daerah yang memiliki indeks kemiskinan tertinggi.