Pemerintah Harus Naikkan HPP Beras

JAKARTA, KOMPAS.com-  Pemerintah diminta menaikkan harga pembelian pemerintah atau HPP beras dari petani. Keengganan pemerintah menaikkan HPP sementara di pasaran harga beras sudah mencapai Rp 7.000 per kilogram.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Rabu (16/1/2013), mengatakan, dengan tidak dinaikannya HPP oleh pemerintah pada tahun 2013 ini, sementara harga beras di pasaran cukup tinggi, maka petani hampir dipastikan tak akan menjual stoknya ke Bulog.

Fadli yang juga Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia versi Prabowo Subianto ini mengatakan, hal ini bisa menjadi alasan untuk kembali impor beras.

"Tahun 2013 ini, HPP beras tidak akan dinaikan pemerintah. HPP beras, gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) tahun ini sama dengan tahun 2012. HPP beras Rp 6.600 per kilogram, padahal harga beras di pasaran sudah mencapai Rp 7000. Ini bukti pemerintah tak peduli nasib petani," kata Fadli.

Menurut Fadli, dampak dari tidak dinaikannya HPP oleh pemerintah adalah petani tak mau menjual beras pada pemerintah. Akibatnya, stok beras Bulog kosong dan pemerintah punya alasan melakukan impor.

"Harusnya pemerintah menawarkan HPP yang lebih tinggi," ujarnya. Fadli mengatakan, sebenarnya ada jalan lain dengan menerapkan kembali harga dasar dan harga eceran tertinggi. Dengan harga dasar, pemerintah wajib membeli beras petani jika harga jatuh.

"Ini menjamin harga petani dan melindungi petani," katanya.