Jumat, 31 Oktober 2014

/

PENGUPAHAN

Aturan Khusus Jadi Solusi

Jumat, 18 Januari 2013 | 04:01 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah akan menerbitkan aturan khusus untuk menyelamatkan sektor industri padat karya. Kebijakan ini bisa menjadi solusi untuk mencegah pemutusan hubungan kerja massal akibat industri tidak mampu menanggung kenaikan biaya bertubi-tubi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengungkapkan hal ini, Kamis (17/1), di Jakarta. Iklim hubungan industrial memanas sejak pengusaha dan buruh berbeda pendapat soal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2013. ”Saya pikir, kebijakan itu menjadi harapan kita supaya bisa menyelamatkan industri padat karya, UKM (usaha kecil dan menengah), dan pekerja. Kebijakan ini harus keluar tepat waktu sekaligus ada kepastian tingkat kenaikan UMP tahun depan supaya pengusaha bisa menghitung anggarannya,” kata Sofjan.

Pengusaha mengeluhkan kenaikan tarif listrik, gas, jalan tol, dan upah dalam waktu berdekatan. Daya saing industri yang sudah kewalahan menghadapi serbuan produk impor, terutama dari China, semakin tertekan.

Kenaikan UMP 2013 tertinggi di Kota Bogor, mencapai 70 persen. Adapun UMP di DKI Jakarta, yang menjadi barometer pengupahan nasional, naik sekitar 45 persen dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,2 juta per bulan.

Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyurati Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, meminta kebijakan afirmatif terhadap industri padat karya. Industri padat karya berorientasi ekspor seperti makanan, minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, alas kaki, kulit dan barang kulit, mainan anak, serta mebel, menyerap 6,2 juta pekerja.

Menurut Sofjan, aturan yang bisa mengatur tingkat kenaikan UMP ini tanggung jawab pemerintah menjaga investasi dan penciptaan lapangan kerja. ”Kami berupaya segala cara agar tidak ada PHK (pemutusan hubungan kerja) karena mencari kerja juga susah,” kata Sofjan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Suhartono mengakui pemerintah sedang membahas aturan untuk mencegah PHK. Saat ini, aturan itu sedang harmonisasi lintas kementerian.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengingatkan pemerintah untuk tidak melanggar Keputusan Menakertrans Nomor 231/2003 dalam memenuhi permohonan penangguhan UMP 2013 dari pengusaha. ”Kami akan melakukan langkah hukum dan aksi lebih besar lagi kalau ini terjadi,” kata Iqbal. (HAM)


Editor :