Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Belum Menjadi Prioritas

Kompas.com - 20/01/2013, 23:59 WIB
Jumarto Yulianus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Masyarakat pesisir dan sektor kelautan belum menjadi prioritas pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 aspek ekonomi masyarakat pesisir belum digarap.

"MP3EI 2011-2025 baru mulai memberi titik terang dalam menggarap aspek infrastruktur terkait konektivitas masyarakat pesisir. Semestinya aspek ekonomi masyarakat pesisir juga mendapat perhatian yang proporsional," kata Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor, dalam Dialog Pesisir, Minggu (20/1/2013) di Jakarta.

Dialog Pesisir dimoderatori penyiar TVRI Endah Taufik DS dan menghadirkan Isran Noor yang juga menjabat sebagai Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, serta Chandra Motik, praktisi dan pakar kelautan.

Menurut Isran, kebijakan pemerintah belum berpihak pada sektor kelautan dan masyarakat pesisir. Sektor kelautan hanya mendapat porsi kecil di dalam MP3EI, termasuk alokasi dana bagi sektor kelautan dan masyarakat pesisir. "Padahal 60 persen penduduk Indonesia (140-150 juta) tinggal di wilayah pesisir," ujarnya.

Sebagian masyarakat pesisir berada di daerah pesisir dan pulau-pulau terluar. Namun, pembangunan wilayah pesisir masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi ke dalam sebuah strategi pembangunan yang komprehensif.

Isran mengatakan, perhatian pemerintah dalam pembangunan ekonomi juga terlalu terpusat pada koridor ekonomi di Pulau Jawa. "Satu koridor di Pulau Jawa hampir mengalahkan lima koridor di luar Pulau Jawa terkait soal anggaran yang dialokasikan pemerintah," tuturnya.

Chandra mengemukakan, perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan hanya sebatas lip service. Hal itu terlihat dari kecilnya jumlah dana yang dialokasikan bagi sektor kelautan dan pembangunan masyarakat pesisir di dalam APBN 2013, yakni sebesar Rp 6,3 triliun. "Padahal laut adalah masa depan kita. Dan pesisir adalah pertemuan ekonomi dari daratan dan kelautan," ujarnya.

Menurut Chandra, pemerintah belum berpihak pada pembangunan ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, sektor kelautan juga belum mendapat porsi yang memadai. "Apapun yang kita lakukan untuk pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, selama pemerintah tidak memberi porsi dana yang memadai dalam APBN, tidak akan berhasil," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

BrandzView
Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Whats New
Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com