Kapal Inka Mina Wajib Dievaluasi

JAkarta, Kompas - Komisi IV DPR minta Kementerian Kelautan dan Perikanan segera mengadakan evaluasi terhadap spesifikasi kapal ikan berbobot mati 30 ton yang merupakan bagian dari program bantuan 1.000 kapal nelayan.

Hal itu menjadi salah satu butir kesimpulan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, Senin (21/1). Sejumlah pertanyaan muncul dalam rapat terkait indikasi penyimpangan program 1.000 kapal nelayan senilai Rp 1,5 triliun.

Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy mengemukakan, spesifikasi teknis kapal bantuan terlalu longgar, akibatnya modifikasi atas spesifikasi teknis justru menurunkan kualitas kapal. Penurunan mutu kapal itu mengancam keselamatan dan menimbulkan kecelakaan laut yang sangat merugikan nelayan.

Program bantuan 1.000 kapal Inka Mina itu digulirkan sejak tahun 2010-2014 dengan anggaran Rp 1,5 triliun. Sasaran bantuan adalah nelayan kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) nelayan.

”Program pengadaan kapal bantuan tahun ini harus mengacu pada hasil evaluasi spesifikasi kapal,” ujar Romahurmuziy.

Dari catatan Kompas, program Inka Mina tahun 2010-2012 menuai masalah berulang, mulai dari spesifikasi kapal yang tidak memadai, kesulitan biaya operasi, kerusakan kapal, kesulitan bahan bakar, hingga ketidakmampuan sumber daya nelayan.

Tahun 2010, pengadaan kapal hanya terealisasi 46 unit dari target 60 unit. Tahun 2011, hanya terealisasi 232 unit dari target 252 unit. Tahun 2012, target pembangunan kapal 250 unit. Hingga akhir tahun 2012 baru terbangun 174 unit.

Kapal Motor Inka Mina 108 di Lampung Barat yang merupakan proyek pengadaan tahun 2011, mesinnya terbakar dan tenggelam saat menangkap ikan akhir tahun 2012. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudin, mengungkapkan, ledakan kapal Inka Mina di Lampung mengindikasikan pelanggaran spesifikasi kapal. Kelompok nelayan penerima bantuan tidak pernah dilibatkan dalam proses pengadaan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengemukakan, pihaknya siap melakukan evaluasi pengadaan 1.000 kapal untuk nelayan. Akan tetapi, spesifikasi kapal tidak sama di setiap wilayah, di antaranya perbedaan kebutuhan jaring atau alat tangkap.

”Spesifikasi kapal tidak bisa diseragamkan, harus disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan daerah,” ujarnya. (LKT)