APP Hentikan Seluruh Kegiatan Pembukaan Hutan Alam

JAKARTA, KOMPAS.com - Asia Pulp & Paper Grup (APP) menghentikan pembukaan hutan alam di seluruh rantai pasokannya di Indonesia.

Siaran pers APP hari Selasa (5/2/2013) malam menyebutkan, sejak 1 Februari 2013, seluruh pemasok APP telah menangguhkan aktivitas pembukaan lahan hutan alam hingga selesainya penilaian independen untuk mengidentifikasi area bernilai konservasi tinggi. Area yang diidentifikasi memiliki nilai konservasi tinggi akan dilindungi melalui program pengelolaan jangka panjang.

Penilaian Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock/HCS) yang dilakukan oleh The Forest Trust (TFT) akan mengidentifikasi seluruh area dengan tutupan hutan. Hal ini akan memungkinkan APP untuk memastikan bahwa pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) di masa datang tidak akan dilakukan di hutan.

APP mengumumkan kebijakan Perlindungan Hutan pada hari ini, 5 Februari 2013, dalam acara peluncuran laporan kemajuan triwulan kedua dari Sustainability Roadmap APP Visi 2020 yang dikeluarkan pada bulan Juni 2012.

Pada awalnya, Sustainability Roadmap APP menargetkan dicapainya implementasi prinsip Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) dan penghentian pembukaan hutan alam di seluruh rantai pasokannya pada tahun 2015. Pengumuman hari ini menandakan bahwa target ini telah dicapai dua tahun lebih cepat.

APP telah menyatakan, kebijakan HCVF dan HCS akan segera diterapkan terhadap seluruh perluasan atau pengembangan bisnisnya. APP juga mendorong pihak ketiga untuk ikut serta dalam program pemantauan untuk memastikan bahwa komitmen ini diimplementasikan dengan baik.

Teguh Ganda Wijaya, Chairman APP, menyatakan,  pengumuman ini merupakan komitmen dan investasi yang besar dari Grup APP. "Kami melakukan hal ini untuk keberlanjutan bisnis kami dan untuk kepentingan masyarakat. Kami berharap para pemangku kepentingan kami dapat mendukung kebijakan baru kami, turut membantu dalam proses perjalanannya, serta mendorong pemain industri lain untuk mengikuti langkah ini," paparnya.

“APP adalah pemimpin dalam bisnis pulp dan kertas di dunia, dan kami akan bertindak sesuai seperti yang diharapkan dari seorang pemimpin," kata Teguh.

Robin Mailoa, CEO Sinar Mas Forestry, menyatakan, “Sinar Mas Forestry sepenuhnya berkomitmen menerapkan kebijakan perlindungan hutan yang baru ini di seluruh rantai pasokan kami. Hal ini tentu menimbulkan tantangan bagi para pemasok kami, tetapi kami yakin, dengan dukungan para pemangku kepentingan kami di tingkat pemerintahan dan masyarakat, kami akan dapat berhasil.”

Aida Greenbury, Managing Director Sustainability & Stakeholder Engagement APP, menyatakan: “Hari ini APP menyatakan komitmennya untuk melindungi seluruh hutan alam di seluruh rantai pasokan kami sebagai bagian dari rencana kami untuk mendukung strategi pembangunan rendah karbon dari pemerintah Indonesia untuk memajukan ekonomi negara.”

“Kebijakan Perlindungan Hutan kami yang baru ini memposisikan perusahaan kami untuk menjadi perusahaan kertas terdepan dunia yang menggunakan pasokan bahan baku hanya dari Hutan Tanaman Industri.”

Scott Poynton, Executive Director TFT, menyatakan: “Perubahan APP menuju kebijakan “Zero Deforestation” merupakan hal yang sangat signifikan. Sebagai sebuah bisnis produk berbasis hutan terbesar dalam area yang sangat sensitif, APP sekarang berada pada posisi sebagai pemimpin. Hal ini merupakan sebuah perubahan yang luar biasa jika kita ingat reputasinya di masa lalu.

Kebijakan Perlindungan Hutan APP yang baru ini memutuskan kaitan antara perusahaan ini dengan perusakan hutan alam dan mengakui hak-hak dari masyarakat adat dan komunitas lokal.

Dengan melakukan hal tersebut, APP telah menetapkan standar tolak ukur baru bagi pelaku industri lainnya. Tentunya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam penerapan kebijakan ini secara menyeluruh dan untuk menerapkan proses kontrol dan pemantauan yang diperlukan. Para pimpinan APP menyadari hal ini dan kami akan saling bekerja sama untuk merealisasikan hal ini.

APP juga telah memperluas kebijakannya dalam hal sosial, terutama tentang Free Prior and Informed Consen (FPIC) terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal di daerah di mana pembangunan baru sedang dilakukan.

APP akan berkonsultasi dengan para LSM dan pemangku kepentingan lain untuk memastikan bahwa protokol dan prosedur yang diterapkannya untuk FPIC dan resolusi konflik sesuai dengan praktik terbaik internasional.

APP saat ini sedang melakukan pemetaan sosial di seluruh rantai pasokannya di Indonesia, untuk mengidentifikasi area-area di mana pemecahan konflik harus diprioritaskan.