Ketua KPK: Kalau Freeport Macam-macam, Kami Sikat

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tidak "serius" menangani dugaan korupsi di sektor tambang. Korelasi rendahnya penanganan dugaan korupsi sektor ini dengan seringnya kunjungan Duta Besar Amerika Serikat ke KPK juga dibantah.

"Tidak ada perlakuan khusus bagi Dubes AS, banyak dubes asing lain juga datang," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (6/2/2013). Dia pun memastikan tidak ada diskriminasi dalam penanganan kasus korupsi.

Abraham menegaskan tidak ada kesepakatan apa pun antara KPK dan Duta Besar Amerika Serikat, termasuk soal tambang. "Kalau Freeport macam-macam, kami sikat," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika menyoroti rendahnya kinerja KPK dalam mengungkap kasus dugaan korupsi di sektor pertambangan. "Saya mau tanya soal kasus tambang (apakah) sudah ada yang ditangani. Kasus perusahaan asing yang diduga merugikan negara belum ada yang terungkap," ujar dia.

Korelasi rendahnya penanganan kasus dugaan korupsi sektor tambang dengan seringnya Duta Besar Amerika Serikat menyambangi KPK adalah lontaran pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edi.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja menjelaskan kedatangan Dubes Amerika Serikat ke KPK adalah bentuk penghargaan dunia luar atas kinerja KPK. "Dubes Amerika itu mau tahu bagaimana sih caranya KPK bisa begitu sukses. Bahkan mantan komisioner KPK diminta bangun KPK di Afganistan. KPK sekarang ini sudah jadi rujukan bagaimana lembaga antikorupsi bekerja," papar dia.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyoroti dana asing yang mengalir ke KPK. Anggota Komisi III dari fraksi tersebut, Indra, menegaskan bahwa KPK harus menghentikan kerja sama bantuan asing dalam bentuk apa pun.

Pemerintah, kata Indra, harus sanggup memberikan beasiswa ataupun dana pelatihan untuk KPK. Jangan sampai, ujar dia, KPK diinfiltrasi dengan nilai-nilai yang masuk begitu saja. "Harapan saya, stop lakukan kerja sama bantuan dari asing. Kami tunggu kerja nyata KPK untuk tangkap para penilep uang rakyat di perusahaan tambang itu," ujar Indra.