Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelobi Daging Sapi

Kompas.com - 07/02/2013, 07:36 WIB

KOMPAS.com - Kasus dugaan suap impor daging sapi sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari berbagai kongkalikong dalam impor daging sapi. Urusan impor daging sapi dan sapi bakalan dengan segenap akal-akalan di dalamnya sudah lama terjadi dan jumlahnya tidak kecil. Kekuatan lobi menjadi kunci mereka.

Sejak zaman Orde Baru isu kongkalikong impor daging sapi sudah ada. Saat itu, dan masih dilakukan sampai beberapa tahun yang lalu, upaya akal-akalan yang sering muncul adalah pengelabuan berat impor untuk sapi bakalan. Syarat impor sapi bakalan adalah 350 kg, tetapi kenyataannya melebihi berat itu, ada yang 450 kg, bahkan ada yang lebih dari 500 kg. Dengan cara ini, mereka tak perlu lagi menggemukkan sapi bakalan alias langsung dibawa ke rumah pemotongan hewan.

Penyelundupan daging sapi juga kerap dilakukan. Biasanya berasal dari negara yang tidak bebas penyakit sapi gila atau penyakit kuku dan mulut. Daging sapi dari negara yang tidak bebas penyakit biasanya dijual dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah harga pasar.

Seperti diketahui, saat ini hanya tiga negara yang bebas dari penyakit tersebut, yaitu Indonesia, Australia, dan Selandia Baru. Jumlah negara yang bebas penyakit tersebut makin sedikit setelah Amerika Serikat pada tahun 2006 juga tidak berstatus bebas karena ditemukan kasus sapi gila di negara itu.

Jika kemudian segelintir importir diduga menyuap atau berusaha menyuap karena situasi di atas membuat mereka mentok. Apalagi Bea dan Cukai makin ketat mengawasi pemasukan daging sapi. Beberapa kali penyelundupan bisa digagalkan aparat Bea dan Cukai. Secara hukum pemerintah juga masih melarang masuknya daging sapi dan produk asal daging sapi dari negara yang belum bebas penyakit.

Upaya lobi-lobi pernah dilakukan beberapa kalangan dengan harapan pemerintah membuka impor dari negara yang tidak bebas penyakit. Mereka berargumentasi dengan usulan zona bebas. Kebijakan yang ada adalah negara bebas penyakit yang artinya Indonesia hanya menerima impor dari negara yang bebas penyakit. Para pelobi mengatakan, di negara yang tidak bebas penyakit ada provinsi-provinsi yang bebas penyakit. Untuk itulah mereka mengusulkan impor daging sapi dari zona bebas atau provinsi bebas penyakit.

Pelobi ini bukanlah pelobi yang mudah kempis di tengah jalan meski sejak bertahun-tahun yang lalu usulan mereka mentah. Pada masa Menteri Pertanian Bungaran Saragih, para pelobi pernah mengusulkan zona bebas, tetapi usulan ini mentah juga. Pada masa Menteri Pertanian Anton Apriyantono, mereka juga sangat aktif untuk mendapatkan peluang itu. Akan tetapi, tekanan media sangat kuat sehingga zona bebas tidak lolos.

Lobi-lobi di seputar subsektor peternakan memang cukup kencang. Seorang mantan dirjen peternakan pernah menuturkan betapa berbagai kalangan dari importir, dan juga orang yang mengaku dari partai politik, berupaya untuk meloloskan sejumlah izin. Kebijakan pun berusaha diarahkan untuk kepentingan tertentu.

Meski berkali-kali mentah, kebijakan zona bebas itu akhirnya dibuka berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Mencemaskan dampak kebijakan itu, sejumlah pihak langsung mengajukan uji materi terhadap undang-undang ini. Akhir tahun lalu MK menganulir pasal tentang zona bebas sehingga kebijakan pemerintah harus kembali ke kebijakan negara bebas penyakit.

Otomatis dengan keputusan itu sejumlah pihak yang ingin bisa mengimpor dari negara yang tidak bebas penyakit kembali mentok. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah bagaimana caranya mendapatkan tambahan kuota impor dari negara yang bebas penyakit. Kasus suap diduga untuk mendapatkan tambahan kuota impor itu. Apakah benar demikian? Kita tunggu hasil penyelidikan petugas dan juga nanti di pengadilan.

Pesan lain dari kasus ini, kasus dugaan suap impor daging sapi diharapkan menjadi pintu masuk untuk membuka kongkalikong lainnya di sektor pertanian. Ada banyak masalah di hulu dan hilir sektor pertanian. KPK sendiri sudah memasukkan pemberantasan korupsi yang menggerogoti ketahanan pangan termasuk dalam prioritas mereka. Sekali lagi kita tunggu kelanjutannya. (ANDREAS MARYOTO)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Whats New
    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Whats New
    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Whats New
    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Whats New
    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Work Smart
    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Whats New
    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Whats New
    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Whats New
    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Whats New
    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Whats New
    KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

    KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

    Whats New
    Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

    Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

    Whats New
    Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

    Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

    Whats New
    Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

    Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

    Whats New
    Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

    Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com