Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bikin Tandingan, Kadin Pecat Anggotanya

Kompas.com - 15/02/2013, 08:16 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan akan menindak tegas terhadap upaya-upaya memecah belah organisasi. Salah satunya dengan pemecatan salah satu anggota Kadin yang berupaya membuat Kadin tandingan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Koordinator Indonesia Iwa Hanafi menilai berdirinya Forum KADIN Provinsi Se-Indonesia yang diketuai oleh Ketua Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta Nur Achmad Affandi dinilai oleh Dewan Pengurus Pusat Kadin Indonesia sebagai upaya menciptakan friksi internal. Sehingga dapat menciptakan iklim organisasi Kadin Indonesia yang tidak sehat.

"Oleh sebab itu, keputusan bersama yang diambil oleh Dewan Pengurus Pusat Kadin Indonesia adalah melakukan pemecatan terhadap Nur Achmad Affandi dari jabatannya sebagai Ketua Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta dan segera menunjuk pejabat sementara untuk mengisi kekosongan tersebut," kata Iwa dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (15/2/2013).

Menurut Iwa, pemecatan Nur Achmad Affandi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) KADIN Indonesia dengan nomor SKEP/012/DP/II/2012. Hal ini disebabkan Nur Achmad dinilai memiliki keterkaitan dengan kepentingan politik 2014 yang notabene merupakan kepentingan yang bukan menjadi agenda utama Kadin Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, Kadin Indonesia bertekad konsisten terhadap agenda mendorong sinergi dan warna-warni dunia usaha dalam rangka menciptakan iklim dunia usaha yang bersahabat. Serta akan mendorong iklim organisasi yang solid untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan daerah secara berkesinambungan.

Para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia tentu saja memiliki aspirasi politiknya masing-masing yang tentu menciptakan adanya warna-warni dalam keorganisasian Kadin Indonesia.

"Namun para pengusaha yang tergabung dalam Kadin adalah figur yang sangat matang, sehingga tak akan terbelah oleh kepentingan politiknya. Justru bisa saling sinergi untuk agenda melancarkan perekonomian nasional. Sebab Kadin Indonesia memiliki fokus untuk mewadahi kepentingan dunia usaha, bukan politik," kata Bambang.

Upaya pemecatan salah satu anggota ini, kata Bambang merupakan bagian dari upaya Kadin Indonesia melakukan reformasi melalui jalan depolitisasi agar tercipta iklim organisasi yang profesional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbit 26 April, Ini Cara Beli Investasi Sukuk Tabungan ST012

Terbit 26 April, Ini Cara Beli Investasi Sukuk Tabungan ST012

Whats New
PGEO Perluas Pemanfaatan Teknologi untuk Tingkatkan Efisiensi Pengembangan Panas Bumi

PGEO Perluas Pemanfaatan Teknologi untuk Tingkatkan Efisiensi Pengembangan Panas Bumi

Whats New
Daftar Lengkap Harga Emas Sabtu 20 April 2024 di Pegadaian

Daftar Lengkap Harga Emas Sabtu 20 April 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Tren Pelemahan Rupiah, Bank Mandiri Pastikan Kondisi Likuiditas Solid

Tren Pelemahan Rupiah, Bank Mandiri Pastikan Kondisi Likuiditas Solid

Whats New
LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah BPRS Saka Dana Mulia

LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah BPRS Saka Dana Mulia

Whats New
Harga Emas Antam Sabtu 20 April 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Harga Emas Antam Sabtu 20 April 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Spend Smart
Ini 6 Kementerian yang Sudah Umumkan Lowongan CPNS 2024

Ini 6 Kementerian yang Sudah Umumkan Lowongan CPNS 2024

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 20 April 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 20 April 2024

Spend Smart
Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com