Kamis, 17 April 2014

News / Bisnis & Keuangan

Kurang dari Setahun Menjabat, Dirjen Perikanan Tangkap Dicopot

Senin, 18 Februari 2013 | 13:49 WIB

Baca juga

JAKARTA, KOMPAS.com — Belum genap setahun menjabat, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Heriyanto Marwoto dicopot dari jabatannya. Pergantian itu dinilai mendadak karena pergantian Dirjen Perikanan Tangkap merupakan kedua kalinya dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.  

Proses pelantikan pergantian Dirjen Perikanan Tangkap berlangsung di Ball Room kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, Senin (18/2/2013). Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Heriyanto Marwoto digantikan oleh Gellwynn Jusuf, yang sebelumnya yang menjabat Sekretaris Jenderal KKP.

Heriyanto Marwoto tercatat menjabat sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sejak 23 Februari 2012, menggantikan Dirjen Perikanan Tangkap sebelumnya, Dedy Sutisna. Dengan pergantian yang kurang dari setahun itu, Heriyanto Marwoto kini diangkat menjadi Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan bidang ekonomi, sosial, dan budaya.  

Sejumlah kalangan mempertanyakan pergantian yang terkesan mendadak. Hal ini mengingat Heriyanto Marwoto dinilai baru memulai kinerjanya. "Ada agenda apa di balik mutasi tersebut? Tentu pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh Menteri Kelautan dan Perikanan," ujar Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan.  

Pihaknya melihat bahwa tahun 2013 adalah tahun politik. Dalam masa itu, negara sudah mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk pemberdayaan dan penyejahteraan nelayan. Program-program ini wajib dikawal agar terlaksana tanpa diskriminasi terhadap kepentingan politik tertentu dan tendensi terhadap kelompok-kelompok tertentu.  

Pergantian itu terjadi di tengah berembusnya pro dan kontra terkait munculnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan itu diprotes sejumlah kalangan karena mengizinkan kapal pukat cincin berbobot mati 1.000 ton yang beroperasi tunggal untuk menangkap ikan di perairan Indonesia lebih dari 100 mil hingga laut lepas, dan melakukan alih muatan ikan di tengah laut untuk diangkut langsung ke luar negeri.  

Sejumlah kalangan menyayangkan Permen-KP Nomor 30/2012 yang dinilai tidak berpihak pada kebangkitan industri perikanan dalam negeri dan kekurangan ikan di Tanah Air karena mengizinkan ikan Indonesia untuk dibawa ke luar negeri bagi kepentingan asing.

Ketentuan itu dinilai diselipkan karena sebelumnya pada draf Permen KP 30/2012 tidak ada aturan tersebut. Sebelumnya, Heriyanto Marwoto menyatakan, izin kapal tangkap ikan berbobot mati 1.000 ton itu belum pernah ada. Izin kapal ikan terbesar saat ini hanya berukuran 800 GT, itu pun cuma ada satu unit.


Penulis: Brigita Maria Lukita
Editor : Rusdi Amral