Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perusahaan Keluarga Haram Lakukan "Affair" dengan Penguasa

Kompas.com - 18/02/2013, 14:57 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar pengelolaan perusahaan keluarga AB Susanto menilai banyak perusahaan keluarga, terutama yang besar memiliki kecenderungan untuk membina hubungan dekat dengan penguasa, politisi hingga partai untuk memperoleh rasa aman dalam berbisnis. Namun saat ini, pola tersebut harus diubah.

"Agar bisnis keluarga tetap berjalan, maka pola lama itu harus diubah. Sebab, berbisnis (khususnya perusahaan keluarga) dengan penguasa itu tidak akan langgeng," kata Susanto saat konferensi pers "Sikap Politik Perusahaan Keluarga di Alam Demokrasi dari Jakarta Consulting Group di Hotel Le Meridien Jakarta, Senin (18/2/2013).

Susanto menegaskan saat ini ada sekitar 195.000 perusahaan di Indonesia. Sekitar 95 persen dari jumlah tersebut adalah perusahaan keluarga. Mayoritas dari perusahaan keluarga tersebut memang masih menganut pola lama yaitu mendekati penguasa, politisi hingga partai politik untuk mendapatkan rasa aman dalam berbisnis.

Bahkan hal ini juga berlaku di daerah hingga pusat, dari perusahaan keluarga dengan skala kecil hingga skala besar. Padahal, kata Susanto, di era demokrasi seperti saat ini, perusahaan keluarga juga harus dijalankan secara penuh transparan dan akuntabel serta dengan penuh tanggung jawab untuk menjalankannya.

"Di alam demokrasi ini, popularitas dan kekuatan seorang penguasa, politisi maupun sebuah partai dapat naik turun secara relatif cepat. Selain itu, juga tidak dapat dalam posisi untuk dapat melindungi seseorang atau institusi yang melakukan kesalahan setiap waktu," tambahnya.

Apalagi, tambah Susanto, di masa mendatang kondisi perpolitikan di tanah air akan terus memuncak. Serta akan menimbulkan kemelut yang lebih tinggi. Daripada mengarahkan dana atau investasi untuk membina hubungan dengan penguasa, politisi atau partai tersebut, Susanto menyarankan agar dana itu dialihkan ke peningkatan profesionalisme bisnis hingga tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

"Ini justru yang bagus, ini akan melanggengkan bisnis keluarga tersebut sendiri," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com