Fahmi Idris: Munaslub Tak Dikenal di Organisasi Bisnis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Fahmi Idris, menolak upaya digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin untuk melengserkan Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto. Menurut dia, organisasi bisnis tidak mengenal Munaslub.

"Kalau ada permasalahan, mekanisme yang biasa dipakai dalam organisasi bisnis itu perundingan. Semua pihak duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Munaslub itu kan mekanisme partai politik," kata Fahmi di Jakarta, Jumat (22/2/2013). Dia berpendapat, Kadin adalah organisasi bisnis, yang selama pengalamannya berkecimpung di sana, tak pernah ada mekanisme Munaslub.

Fahmi mengaku sudah mendengar isu Munaslub sebagai tawaran solusi atas perbedaan pendapat beberapa kalangan dengan Kadin pusat. Menurut dia, tawaran solusi dari kalangan yang tak puas itu aneh.

Dalam kacamata bisnis, ujar Fahmi, dinamika organisasi adalah wajar, termasuk munculnya perselisihan dan ketidakpuasan."Tapi, seperti yang saya katakan tadi, perselisihan bisnis itu mekanisme wajarnya diselesaikan dengan perundingan, bukan ujug-ujug mendesak Munaslub. Ini agak aneh," tambah dia.

Terpisah, Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto menilai wajar desakan Munaslub yang muncul belakangan ini. Dia pun memaklumi desakan tersebut, yaitu sebagai bentuk kurangnya pemahaman menyeluruh terhadap upaya Kadin Indonesia melakukan reformasi. Suryo mengatakan, reformasi itu mencakup depolitisasi Kadin agar tercipta iklim organisasi yang profesional.

"Kadin Indonesia akan menangani (desakan Munaslub) dengan tepat, tegas, dan kepala dingin," janji Suryo. Sejumlah anggota, kata dia, sudah ditunjuk untuk melakukan pendekatan persuasif pada pihak yang berkepentingan agar program Kadin dapat dilaksanakan dengan baik.

Tindakan tegas, imbuh Suryo, perlu dilakukan guna mencegah terjadinya friksi-friksi yang kontraproduktif terhadap visi dan misi Kadin Indonesia. Menurut dia, Kadin Indonesia sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah sangat memerlukan iklim organisasi dunia usaha yang bebas dari kepentingan luar organisasi, khususnya dunia politik.