Sistem Logistik Dibenahi, Pemerintah Targetkan Tekan Impor Ikan

SURABAYA, KOMPAS.com - Sistem Logistik Ikan Nasional mulai diterapkan tahun ini untuk mempercepat distribusi ikan dari hulu ke hilir. Dengan membenahi logistik perikanan, pemerintah menargetkan impor bahan baku untuk industri pengolahan ikan dapat ditekan.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Dirjen P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut Parulian Hutagalung, Selasa (26/2/2013), mengatakan, selama ini distribusi ikan dari lumbung ikan ke pusat pemasaran dan pengolahan terhambat karena tidak adanya gudang pendingin (cold storage) dan minimnya transportasi. Akibatnya, ongkos distribusi tinggi.     

"Pusat ikan ada di Indonesia timur sedangkan pasar dan pengolahannya di Pulau Jawa. Banyak bahan baku perikanan yang tidak termanfaatkan oleh industri di Jawa karena ketidakpastian distribusi," ujar Saut, di Surabaya, Jawa Timur, usai Sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap Kebijakan Industrialisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.     

Pembenahan sistem logistik ini, kata Saut, diharapkan mampu menekan laju impor ikan karena industri pengolahan ikan dapat mengoptimalkan bahan baku dari dalam negeri. Pada 2011, nilai impor ikan Indonesia mencapai 450 juta dollar AS sedangkan tahun 2012 sebesar 410 juta dollar AS.     

"November 2013 ini pembenahan sistem logistik tahap pertama diharapkan selesai. Untuk itu, mulai 2014 pemerintah menargetkan nilai impor turun lima persen per tahunnya," kata Saut.     

Ikan yang biasa diimpor untuk sentra pengolahan adalah ikan tuna, cakalang, tongkol, sarden, dan makarel. Pada tahun 2012, produksi perikanan di Indonesia mencapai 15,26 juta ton dan hanya 2,4 juta ton yang dimanfaatkan untuk bahan baku industri pengolahan ikan.