Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pecah Kongsi" Pelengseran Ketua Kadin

Kompas.com - 10/03/2013, 14:35 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia saat ini sedang dirundung masalah. Wacana pelengseran Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto belum satu suara.

Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Sofyan Wanandi mengatakan, pihaknya menolak desakan adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang ingin melengserkan jabatan Ketua Umum Kadin saat ini. Pihaknya mendukung kepengurusan Kadin hingga akhir masa jabatannya.

"Kalau saya lihat, usulan Munaslub itu terlalu berlebihan, karena memang tidak perlu ada mekanisme seperti itu. Kadin ini kan organisasi pengusaha, umumnya permasalahan diselesaikan dengan cara berunding, bukan Munaslub," kata Sofyan di Jakarta, Minggu (10/3/2013).

Sofyan menginginkan adanya persatuan di kalangan pengusaha Indonesia ini. Sebab organisasi untuk mewadahi pengusaha nasional ini sudah terdengar hingga di luar negeri.

Sofyan ingin agar pengusaha bisa bermusyawarah untuk menentukan apa yang terbaik dari opsi yang ada, sehingga akan memberikan dampak positif bagi pengusaha semuanya.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Tony Uloli juga menolak untuk melengserkan Ketua Umum yang kini sedang menjabat. Sebab, usulan Munaslub ini tidak mewakili mayoritas anggota Kadin. "Karena sebagian besar Kadin Daerah, Asosiasi, Dewan Penasihat dan Dewan Pengurus Kadin mendukung kepengurusan yang sekarang hingga akhir masa jabatannya di 2015," kata Tony.

Pendapat yang sama juga datang dari Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Agus Gumiwang Kartasasmita dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Azis Sjamsuddin. Keduanya mendukung adanya pembicaraan internal soal wacana pelengseran Ketua Umum Kadin saat ini dibanding harus melakukan Munaslub dengan agenda yang sama.

Namun pandangan berbeda justru datang dari Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Oesman Sapta Odang yang justru mendukung adanya Munaslub untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Kami mempertimbangkan sesuai AD/ART, tidak ada yang menyimpang. Kami akan tetap lanjutkan Munaslub," kata Sapta.

Memang, Oesman Sapta terlihat cukup aktif menampung aspirasi dari sejumlah Kadin Daerah yang mendesak agenda Munaslub. Oesman Sapta juga sempat melontarkan wacana untuk melengserkan Ketua Umum Suryo Bambang Sulisto.

Sebelumnya, asosiasi-asosiasi besar seperti REI, API, Apindo, Gapmmi dan sebagainya juga menyatakan menolak agenda Munaslub. Sebab, aksi kudeta semacam itu akan memberikan dampak negatif bagi keutuhan organisasi Kadin sebagai wadah dunia usaha. Kadin sebagai mitra pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan nasional selayaknya bersatu dan tidak terpecah belah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

BrandzView
Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Whats New
Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Whats New
Sebanyak 15 Proyek CCS/CCUS dalam Tahap Studi, Direncanakan Beroperasi Mulai 2030

Sebanyak 15 Proyek CCS/CCUS dalam Tahap Studi, Direncanakan Beroperasi Mulai 2030

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com