Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Beri Sinyal Naikkan Harga BBM

Kompas.com - 13/03/2013, 17:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi sinyal bakal menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun ini. SBY mengatakan, kebijakan subsidi BBM jangan sampai melampaui kepatutan karena tidak baik bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Semua sependapat, bagaimanapun subsidi tidak boleh melampaui kepatutan karena tidak baik bagi APBN dan kebijakan situasi fiksal dan perekonomian kita," ujar SBY saat memberikan keterangan pers di kantornya didampingi anggota Komite Ekonomi Nasional, Rabu (13/3/2013).

Menurut Presiden, yang paling ideal dalam subsidi BBM adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak memiliki kaitannya dengan komoditas. Pasalnya, kalau yang disubsidi itu berkaitan dengan komoditas, yang sering terjadi adalah timbulnya ketidakadilan. SBY mengambil contoh subsidi BBM yang selama ini diterapkan justru dinikmati oleh golongan masyarakat menengah ke atas.

Padahal, secara ekonomi, masyarakat yang bisa membeli kendaraan berarti orang yang mampu. Sementara itu, kebijakan tersebut tidak langsung bisa dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. "Dengan demikian, konstruksi dan kebijakan subsidi seperti itu kurang tepat," ungkap Presiden.

Meskipun demikian, SBY menyadari bahwa kebijakan mengurangi  subsidi BBM berimplikasi pada stabilitas harga, inflasi, dan kesulitan yang muncul bagi masyarakat. Karena itu, untuk meminimalkan dampak yang timbul akibat pembatas subsidi ini, SBY bersama jajaran pemerintahannya sedang merumuskan kebijakan subsidi yang tepat sasaran.

Kebijakan subsidi yang tepat sasaran ini, dalam kerangka pemikiran SBY, harus bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat kecil dan miskin. Kebijakan itu harus bisa membantu rumah tangga atau seseorang yang tergolong miskin dan hampir miskin. Kebijakan seperti itulah yang sedang dipersiapkan oleh SBY dalam dua minggu ke depan.

Saat ini, menurut Presiden, timnya sedang mempertimbangkan plus dan minus terkait jika nantinya ada pembatasan atau pengurangan subsidi BBM. Ada berbagai pilihan yang muncul, di antaranya seperti menaikkan harga BBM dan bisa menimbulkan gejolak inflasi yang juga berdampak bagi masyarakat miskin.

SBY juga sedang mempertimbangkan untuk mengurangi subsidi. Terkait pengurangan subsidi ini, pemerintah sedang mengkaji cara-cara praktis, seperti cara mengurangi volume konsumsi BBM yang bisa segera dijalankan pada tahun ini, tahun depan, dan tahun yang akan datang.

Dari semua pilihan ini, SBY masih belum mengambil keputusan dan masih merundingkannya lebih lanjut. Nantinya jika keputusan sudah diambil, maka Presiden akan membuatnya dalam bentuk kebijakan atau peraturan presiden. (Noverius Laoli/Kontan)

Ikuti perkembangannnya di topik Subsidi BBM untuk Orang Kaya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

    Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

    Whats New
    Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

    Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

    Whats New
    Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

    Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

    Whats New
    Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

    Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

    Spend Smart
    Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

    Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

    Whats New
    Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

    Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

    Work Smart
    PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

    PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

    Whats New
    Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

    Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

    Whats New
    Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

    Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

    Whats New
    ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

    ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

    Whats New
    Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

    Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

    Whats New
    Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

    Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

    BrandzView
    Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

    Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

    Whats New
    Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

    Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

    Whats New
    Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

    Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com