Sembilan Pekerjaan Menunggu Perry Warjiyo

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (14/3/2013) malam, secara aklamasi memilih Perry Warjiyo untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Sembilan pekerjaan menanti Perry, yang akhirnya menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia setelah empat periode maju pencalonan. Dia menggantikan Deputi Gubernur BI Budi Mulya, yang habis masa jabatannya pada November 2013.

"Ada sembilan pekerjaan yang harus dijalankan oleh Perry setelah resmi menjadi Deputi Gubernur BI ini," kata Ketua Komisi XI DPR, Emir Moeis. Seluruh pekerjaan rumah ini terkait dengan kebijakan BI ke depan.

Pertama, sebut dia, kebijakan makroprudensial BI harus berpihak pada kepentingan petani, nelayan, UMKM, sektor riil, dan kepentingan ekonomi nasional. Kedua, sebut Emir, kebijakan makroprudensial BI harus dipastika pro-pertumbuhan ekonomi, pro-penciptaan lapangan pekerjaan, serta memperluas cakupan akses dan layanan keuangan (fincancial inclusion).

Pekerjaan rumah ketiga Perry, lanjut Emir, adalah memastikan kebijakan BI terkait lalu lintas devisa harus mengutamakan kepentingan nasional serta dapat membatasi arus modal asing yang bersifat jangka pendek (hot money). Keempat, kepentingan nasional harus diutamakan dalam pengelolaan arus modal asing.

Pekerjaan rumah kelima Perry terkait dengan inflasi, yaitu penguatan peran BI dalam pengelolaan dan pengendalian inflasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Di dalamnya termasuk pembentukan Direktorat Pengendalian Inflasi. Keenam, BI harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah terkait pengelolaan nilai tukar dan tekanan nilai tukar terhadap beban fiskal negara.

Ketujuh, BI harus memiliki dan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) untuk masing-masing anggota Dewan Gubernur BI. Kedelapan, kebijakan makroprudensial dan moneter BI harus juga berpihak pada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah.

Terakhir, tugas yang diembankan pada Perry adalah pengoptimalan upaya menarik devisa hasil ekspor (DHE) untuk bisa masuk ke perbankan nasional sehingga dapat berkontribusi pada perekonomian nasional. Tugas ini dilakukan dengan optimalisasi kebijakan terkait DHE maupun instrumen kebijakan lain.

Enam visi

Perry menyatakan kesiapan menjalankan sembilan pekerjaan yang diembankan padanya begitu resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. "Intinya, ini agenda yang akan saya laksanakan. Semoga saya bisa menjalankan tugas ini dengan baik," kata dia seusai pemilihan, Kamis (14/4/2013).

Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan, Perry memaparkan enam visi bila terpilih menjadi deputi gubernur BI. Pertama, terkait penguatan kebijakan pengendalian inflasi dan melanjutkan kebijakan suku bunga rendah. Menurut Perry, kebijakan ini dinilai penting untuk mendorong ketahanan ekonomi nasional.

Perry ingin inflasi bisa lebih rendah dari target yang dipatok tahun ini di kisaran 4,5 persen plus minus satu persen. Di dalamnya, imbuh dia, tercakup kebijakan yang bisa mendorong suku bunga perbankan ke level single digit.

Visi kedua dalam paparan Perry mengangkat masalah stabilisasi nilai tukar rupiah dan pendalaman pasar keuangan valuta asing domestik. Menurut dia, visi ini dapat diwujudkan antara lain dengan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder dan kebijakan terkait penempatan DHE di perbankan dalam negeri.

Sementara visi ketiga, Perry menyoroti kebijakan makroprudensial dan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Kebijakan makroprudensial ini mencakup pengendalian kredit, penguatan akses keuangan, dan mengintegrasikan kebijakan moneter untuk mendukung perekonomian dalam negeri," ujar dia.

Sebagai visi keempat, Perry ingin ada penguatan peran BI untuk mendorong sektor riil, UMKM, dan ekonomi daerah. Sementara visi kelima yang disodorkan Perry adalah penguatan koordinasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Visi kelima ini tak terlepas dari upaya untuk menekan inflasi di daerah, sekaligus sebagai upaya penguatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal.

Visi terakhir Perry adalah penguatan organisasi dan sumber daya manusia (SDM). Pengalihan kewenangan pengawasan perbankan dari BI ke OJK, menurut Perry, akan membuat pengawasan sistem keuangan berada di bawah satu atap OJK, sementara BI akan fokus menata moneter.