Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jembatan Selat Sunda Dipercepat

Kompas.com - 21/03/2013, 08:10 WIB

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Pemerintah menjadikan Pulau Sumatera sebagai penopang basis pertumbuhan ekonomi nasional masa depan. Untuk itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, rel kereta api, dan jembatan Selat Sunda, dipercepat.

Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera dan Banten yang diadakan di Kota Bandar Lampung, Rabu 20/3/2013). Acara ini dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, para gubernur, serta kepala daerah di wilayah Sumatera dan Banten.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pendanaan megaproyek jembatan Selat Sunda itu hanya dimungkinkan lewat investasi swasta. ”Jika dana Rp 200 triliun (untuk membangun jembatan Selat Sunda) itu dibebankan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), masyarakat di daerah Indonesia timur akan mempertanyakan ini. Mengapa kok dana pembangunan disedot semua ke barat?” ujar Hatta.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak menambahkan, pihaknya hingga kini masih mengkaji secara mendalam mengenai teknik pembangunan struktur jembatan yang akan membentang sepanjang 29 kilometer di Selat Sunda itu. ”Kami terus mengkaji bagaimana bentuk struktur dan biayanya. Lalu, kaitannya dengan pengaruh angin dan potensi gempa serta identifikasi sesar di Selat Sunda. Jika rancangan ini sudah selesai, itu akan segera di-perpres-kan (dibuat peraturan presidennya),” ujar Hermanto.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mendesak pemerintah pusat mempercepat realisasi pembangunan jalan tol Sumatera dan jembatan Selat Sunda. ”Kami sudah bosan tanda tangani MOU (nota kesepahaman) ke sana kemari. Belum lagi, kondisi jalan yang buruk di Lampung akibat dilintasi banyak truk. Padahal, Sumatera ini memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional,” ujar Sjachroedin.

Selain jalan tol, Menteri Perhubungan EE Mangindaan akan merevitalisasi atau memperbaiki rel kereta api (KA) sepanjang 484 kilometer di Sumatera yang kini rusak. Keseluruhan panjang rel KA di Pulau Sumatera saat ini adalah 1.390 kilometer.

”Kami akan bangun lagi rel kereta itu dengan standar internasional. Yang diangkut ini terutama adalah kargo hasil industri,” kata Mangindaan.

Mangindaan ingin menjadikan jalur kereta api ini sebagai ikon Sumatera sehingga jalan yang dibangun Kementerian PU tidak cepat rusak. ”Di China, pembangunan rel KA sepanjang 1.000 kilometer bisa selesai setahun. Kalau lahannya sudah ada, kami akan langsung bangun,” ujarnya.(JON)

Baca juga:
Tomy Winata Minta Jembatan Selat Sunda Segera Diputuskan
Jembatan Selat Sunda Jangan Jatuh ke Asing
Proyek Jembatan Selat Sunda Sesat Pikir?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Work Smart
Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Whats New
Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Work Smart
Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Whats New
HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

Rilis
Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Whats New
Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Whats New
Freeport Indonesia Catat Laba Bersih Rp 48,79 Triliun pada 2023, Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda Papua Tengah

Freeport Indonesia Catat Laba Bersih Rp 48,79 Triliun pada 2023, Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda Papua Tengah

Whats New
KPLP Kemenhub Atasi Insiden Kebakaran Kapal di Perairan Tanjung Berakit

KPLP Kemenhub Atasi Insiden Kebakaran Kapal di Perairan Tanjung Berakit

Whats New
Wamenkeu Sebut Suku Bunga The Fed Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Wamenkeu Sebut Suku Bunga The Fed Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Whats New
PNS yang Dipindah ke IKN Bisa Tempati Apartemen Mulai September

PNS yang Dipindah ke IKN Bisa Tempati Apartemen Mulai September

Whats New
RMKE: Ekspor Batu Bara Diuntungkan dari Pelemahan Rupiah

RMKE: Ekspor Batu Bara Diuntungkan dari Pelemahan Rupiah

Whats New
Antisipasi Darurat Pangan di Papua Selatan, Kementan Gencarkan Optimasi Lahan Rawa di Merauke

Antisipasi Darurat Pangan di Papua Selatan, Kementan Gencarkan Optimasi Lahan Rawa di Merauke

Whats New
Erick Thohir Minta Pertamina hingga MIND ID Borong Dollar AS, Kenapa?

Erick Thohir Minta Pertamina hingga MIND ID Borong Dollar AS, Kenapa?

Whats New
Nasabah Kaya Perbankan Belum 'Tersengat' Efek Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Nasabah Kaya Perbankan Belum "Tersengat" Efek Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com