Presiden Menimbang Calon Menteri Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertimbangkan calon pengganti Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo yang sudah terpilih sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018. Tugas Menkeu masih dijalankan Agus hingga resmi dilantik sebagai Gubernur BI pada 23 Mei 2013 menggantikan Darmin Nasution.

”Presiden sedang mempertimbangkan siapa yang paling tepat untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Agus Martowardojo sebagai Menteri Keuangan. Saya belum bisa memastikan siapa dan tak bisa berspekulasi soal nama,” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, di Jakarta, Rabu (3/4/2013).

Julian juga tidak bisa memastikan apakah calon menkeu berasal dari partai politik atau dari kalangan profesional. Namun, dia hanya bisa memastikan, tugas-tugas di Kementerian Keuangan tetap berjalan di bawah kendali Agus hingga ia resmi dilantik sebagai Gubernur BI.

”Secara definitif, menteri keuangan tetap dijabat oleh Pak Agus Martowardojo sampai beliau resmi dilantik sebagai Gubernur BI,” kata Julian.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (2/4/2013), secara mayoritas menyetujui sekaligus menetapkan Agus sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018. Agus menggantikan Gubernur BI sebelumnya, Darmin Nasution, yang berakhir masa jabatannya pada 23 Mei 2013.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Budimanta, menyebut nama Darmin Nasution sebagai calon menteri keuangan yang layak dipertimbangkan. Integritas Darmin sudah teruji dan menimbulkan kepercayaan pasar.

”Yang penting, siapa pun menteri keuangannya, bukan untuk pencitraan diri,” ujar Arif. Perlunya menteri keuangan yang tegas dan berintegritas karena tahun ini merupakan tahun politik, saat dinamika politik mulai bergerak menjelang Pemilihan Umum 2014.

Vera Febyanthi, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, menambahkan, menteri keuangan harus memahami kondisi fiskal, termasuk paham soal pengurangan subsidi yang sudah cukup memperberat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menegaskan, tugas Kementerian Keuangan bukan hanya sekadar tambal sulam atau realokasi anggaran untuk anggaran lain, melainkan juga untuk mengoptimalkan stimulus fiskal.

”Kementerian Keuangan ini, kan, tugasnya bagaimana dia bisa mengoptimalkan stimulus fiskal karena mereka yang bertanggung jawab atas efektivitas kebijakan fiskal. Nah, kalau seperti itu, mau mengoptimalkan bagaimana? Itu, kan, artinya cuma tambal sulam,” ujar Enny saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.

Pernyataan Enny tersebut menanggapi kebijakan untuk memotong anggaran belanja oleh Kemkeu guna mengantisipasi seandainya program pengendalian konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi tidak berjalan seperti yang diharapkan.

”Memang subsidi akan diambilkan anggaran dari pemotongan, artinya anggaran-anggaran yang tak penting itu dialokasikan ke subsidi sehingga subsidi nanti tidak terlalu menimbulkan defisit dan tidak menambah utang untuk menomboki subsidi ini,” ujar Enny.

Namun, menurut Enny, itu layaknya cuma manajemen ”kantong kiri kantong kanan”, tidak sesuai dengan tugas Kemkeu, yakni memaksimalkan stimulus fiskal untuk mendorong perekonomian.

”Kalau hanya seperti itu, dikurangi tetapi hanya untuk subsidi, ya, stimulus fiskalnya di mana? Oke, kalau ada penghematan, tetapi itu untuk stimulus fiskal, bukan hanya untuk sekadar menambal bocor,” kata Enny.

Enny juga menambahkan, hal tersebut akan menjadi tantangan besar bagi menteri keuangan yang baru.

”Tentunya kita berharap menkeu yang baru nanti berani mempunyai problem solving yang seperti itu,” ungkapnya.(WHY/IDR)

Simak Artikel Terkait di Topik Mencari Menkeu Baru

Baca juga:
Jero Wacik: Belajarlah Listrik ke China
Dapat Tambahan Listrik, PLN Batalkan Pemadaman Bergilir
Ingvar Kamprad, Pendiri IKEA yang Sederhana
CT: Hanya Kami yang Bisa Bayar Tunai VIVA 100 Persen