Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Subsidi BBM Hanya untuk Orang Miskin

Kompas.com - 09/04/2013, 10:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun ini masih dalam pembahasan. Meski demikian, pemerintah juga sudah menyiapkan kerangka kebijakan BBM bersubsidi pada tahun 2014. Pemerintah akan menerapkan skema baru dalam subsidi energi agar tidak lagi dipusingkan dengan jebolnya kuota seperti pada tahun-tahun lalu.

Asal tahu saja, pemerintah selalu menerapkan subsidi harga untuk BBM dan listrik. Dengan kebijakan itu pula, pemerintah pun sebenarnya membatasi pemakaian BBM bersubsidi agar dana subsidi tidak membebani negara. Nyatanya, konsumsi BBM subsidi selalu lebih besar dari kuota karena baik masyarakat miskin dan kaya banyak yang menggunakannya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyampaikan, bakal mengurangi penerapan subsidi harga. Secara bertahap, subsidi ini akan diarahkan menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, subsidi energi itu memang benar tertuju pada masyarakat miskin.

"Dukungan pemerintah ini dalam bentuk satu peningkatan fiskal yang langsung pada si lemah dan miskin. Arahan ini sejalan dengan RPJMN," kata Agus Senin (8/4/2013).

Hanya saja, ia belum mau menjelaskan lebih lanjut program untuk pengurangan subsidi yang umum ke subsidi yang lebih tepat sasaran. Agus hanya bilang, nantinya penjabaran kebijakan ini akan dilakukan oleh kementerian sektor, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Untuk mendukung kebijakan subsidi yang tepat sasaran, pemerintah juga menjalankan program diversifikasi pemanfaatan energi. Bahkan, pemerintah akan menyediakan lebih banyak dana dalam program itu. Armida Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, bilang, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 teralokasikan dana sebesar Rp 560,6 miliar. Itu diantaranya untuk pembangunan jaringan gas kota sebesar Rp 283,6 miliar, penyediaan dan pendistribusian konverter kit Rp 87 miliar, dan penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum sebesar Rp 150 miliar.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong pemanfaatkan gas bumi untuk Bahan Bakar Gas (BBG) transportasi kabupaten/kota. Dalam rancangan awal RKP 2014 dan pagu indikatif 2014, ada delapan kota dan satu kabupaten yang dipilih sebagai daerah terkonversi (dari BBM ke BBG) adalah Medan, Palembang, DKI Jakarta, Bekasi, Cilegon, Semarang, Surabaya, Gresik dan Sengkang. Untuk pelaksanaan program ini, pemerintah akan mendorong keterlibatan BUMN dan pihak swasta.(Herlina KD/Kontan)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

    Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

    Whats New
    Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

    Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

    Whats New
    Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

    Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

    Whats New
    Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

    Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

    Spend Smart
    Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

    Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

    Whats New
    Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

    Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

    Whats New
    Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

    Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

    Whats New
    LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

    LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

    Whats New
    ?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

    ?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

    Whats New
    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Whats New
    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Whats New
    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Whats New
    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Whats New
    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Whats New
    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com