Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Masih Terhambat

Kompas.com - 11/04/2013, 20:04 WIB
Angger Andreas

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah membangun jalan tol Trans Jawa hingga saat ini masih terhambat masalah pembebasan lahan.

Dari total luas tol yang direncanakan, hanya 51,4 persen tanah yang telah dibebaskan. Adapun kompensasi biaya baru dibayarkan 55,83 persen dari total biaya tanah. Tol Trans Jawa yang akan dibangun sepanjang 619,33 Km ini memiliki luas sekitar 5.150,53 hektar.

Dari luas kesluruhan baru sekitar 2.647,19 hektar yang sudah berhasil dibebaslahankan. Adapun estimasi biaya tanah keselurahan mencapai Rp 7.239,28 miliar, sedangkan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk biaya kompensasi pembebasan lahan telah mencapai Rp 4.041,97 miliar.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Danis H Sumadilaga mengungkapkan, pembangunan infrastruktur jalan tol ini sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kebutuhan ekonomi.

"Sayangnya hal itu kerap terhambat masalah pembebasan lahan yang akan digunakan untuk jalan tol, padahal pembangunan ini juga tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi," ujar Danis dihadapan para wartawan yang hadir dalam forum diskusi di Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Hal senada juga diungkapkan Kasubdit Pengadaan Tanah Achmad Herry Marzuki yang mengatakan, pihaknya mengalami kesulitan dalam melakukan pembebasan beberapa tanah untuk sembilan ruas tol dari Cikopo hingga Surabaya.

Adapun sembilan ruas tersebut adalah Cikopo-Palimanan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Mantingan, Mantingan-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, Mojokerto-Surabaya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com