Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan BBM Bersubsidi Masih Perlu Dimatangkan

Kompas.com - 13/04/2013, 10:46 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat kabinet terbatas mengenai kebijakan pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam menjaga keseimbangan fiskal yang digelar di Istana Cipanas, Jumat (12/4/2013), belum menghasilkan kesimpulan. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku pimpinan rapat meminta agar hasil sementara pertemuan tersebut dimatangkan dan diperdalam.

“Semalam kami ratas (rapat terbatas) sampai jam 23.00 WIB, masih belum sampai pada keputusan. Bapak Presiden minta diperdalam dan dimatangkan dalam beberapa hari ke depan,” kata Julian melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Sabtu (13/4/2013).

Rapat pada Jumat malam tersebut juga dihadiri Wakil Presiden Boediono, serta sejumlah menteri, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Koordinator Politk, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Kemungkinan, Presiden dan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II akan kembali menggelar rapat soal BBM tersebut di Istana Cipanas pada malam ini.

“Sementara (rapat itu) masih tentatif rencananya,” tambah Julian.

Senada dengan Julian, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Firmanzah mengungkapkan, kebijakan BBM ke depan masih dalam proses pematangan, pendetilan hitung-hitungannya, serta mempertimbangkan kesiapan di lapangan.

“Juga penyempurnaan skema kompensasi kepada masyarakat miskin,” katanya.

Terkait dengan kebijakan BBM, sebelumnya Yudhoyono mengungkapkan, salah satu opsi mengatasi tingginya anggaran subsidi BBM adalah dengan menaikan harga BBM bersubsidi. Jika dinaikkan, menurutnya,  pemerintah masih mempertimbangkan apakah kenaikan itu dipukul rata atau hanya untuk masyarakat yang tidak layak menerima subsidi.

Jika memang harga BBM dinaikkan, Presiden memastikan akan ada kompensasi bagi rakyat yang terkena imbas. Ia pun meminta kepada semua pihak yang selama ini mendorong harga BBM dinaikkan tidak berubah sikap nantinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

    Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

    Whats New
    1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

    1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

    Spend Smart
    Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

    Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

    Whats New
    Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

    Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

    Whats New
    Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

    Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

    Whats New
    BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

    BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

    Work Smart
    Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

    Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

    Whats New
    Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

    Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

    Whats New
    Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

    Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

    Whats New
    Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

    Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

    Whats New
    Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

    Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

    Whats New
    Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

    Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

    Whats New
    Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

    Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

    Work Smart
    Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

    Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

    Whats New
    Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

    Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com