Dilantik Jadi Deputi BI, Perry Siap Jalankan Tugas

JAKARTA, KOMPAS.com - Perry Warjiyo resmi dilantik oleh Mahkamah Agung (MA) menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Perry akan menjalankan visi misi yang telah disampaikan ke DPR beberapa waktu lalu.

"Terima kasih atas dukungan semuanya. Yang penting saat ini saya harus fokus ke enam agenda yang sudah saya sampaikan sebelumnya," kata Perry saat ditemui usai pelantikannya di kantor Mahkamah Agung Jakarta, Senin (15/4/2013).

Menurut Perry, perekonomian Indonesia saat ini menghadapi kendala khususnya dalam hal neraca perdagangan yang masih mengalami defisit. Selain itu, hal ini juga menyebabkan nilai tukar rupiah sedikit melemah. Sehingga secara umum fokus BI ke depan adalah stabilisasi nilai tukar rupiah, pengendalian inflasi dan mendorong stabilitas sistem keuangan.

Untuk menghadapi dua tantangan utama perekonomian Indonesia itu, Perry menjelaskan ada enam visi misi yang bisa dilakukan sebagai penjabaran. Pertama, memperkuat kebijakan pengendalian inflasi dan melanjutkan kebijakan suku bunga rendah.

Menurut Perry, kebijakan ini dinilai penting untuk mendorong ketahanan ekonomi nasional. Perry ingin agar inflasi bisa lebih rendah dari target selama ini yaitu 4,5 plus minus 1 persen. Serta untuk kebijakan suku bunga diarahkan menjadi suku bunga single digit.

Kedua, menstabilisasi nilai tukar rupiah dan pendalaman masalah valuta asing (valas). Ini bisa dilakukan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan sebagainya.

Ketiga, bagaimana merumuskan kebijakan makro prudensial dan bagaimana mengkoordinasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Kebijakan makro prudential ini mencakup pengendalian kredit, penguatan akses keuangan dan mengintegrasikan kebijakan moneter untuk mendukung perekonomian dalam negeri," tambahnya.

Keempat, penguatan peran Bank Indonesia untuk mendorong sektor riil, UMKM dan ekonomi daerah. Kelima, koordinasi dengan pemerintah khususnya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dikhususkan untuk pengendalian inflasi di daerah sekaligus mengkoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal yang ada.

Keenam, memperkuat organisasi dan sumber daya manusia (SDM). Apalagi dengan pengalihan pengawasan perbankan dari bank sentral ke OJK, maka pengawasan sistem keuangan akan menjadi satu atap. Sementara bank sentral akan fokus menata moneter dengan segala kebijakannya dan SDM-nya.

Terkait sembilan catatan yang diberikan oleh Komisi XI DPR kepadanya, Perry akan menganggap hal tersebut sebagai bentuk dukungan DPR terhadap kinerjanya ke depan. "Ini bagus, berarti DPR mendukung saya untuk memberikan pengendalian moneter lebih baik dari sebelumnya. Sembilan catatan itu juga merupakan penjabaran dari enam visi saya tadi," tambahnya.