Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: Pemerintah Jangan Polemikkan BBM

Kompas.com - 16/04/2013, 13:39 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta tidak kembali mengulangi kesalahannya dalam menyelesaikan masalah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah diminta segera memutuskan kebijakan apa yang diambil terkait BBM dan menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

"Kalau memang ada rencana kenaikan (harga BBM bersubsidi) dan sebagainya, harap segera disampaikan secara resmi, tidak dipolemikan. Kalau dipolemikkan makin panjang, pasti ada orang yang menikmati," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa ( 16/4/2013 ).

Pramono meyakini kelangkaan BBM di berbagai daerah belakangan ini terjadi akibat permainan pihak-pihak tertentu. Penimbunan BBM bersubsidi, kata dia, sudah dilakukan yang nantinya akan dijual jika harga dinaikkan.

Pramono berpendapat, BBM menjadi masalah rumit akibat sikap pemerintah yang maju mundur dalam mengambil keputusan. Seharusnya, kata dia, pengurangan anggaran untuk subdisi BBM sudah dilakukan sejak 5 tahun yang lalu. Tahun 2013 , anggaran untuk subsidi BBM sudah mencapai Rp 193 ,8 triliun.

Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti salah satu opsi dibuatnya dua harga BBM, yakni untuk kalangan mampu dan tidak mampu. Jika opsi itu dilakukan, kata dia, maka dipastikan akan terjadi penyimpangan di lapangan.

"Kita kan sudah punya pengalaman, begitu ada beda harga, orang-orang kaya yang dulu beli di pom bensin, mereka akan beli dipinggir jalan dengan harga yang sedikit lebih murah. Ini tidak menyelesaikan persoalan. Maka apapun yang dilakukan pemerintah harus dikaji mendalam sebelum keputusan pasti," pungkas Pramono.

Seperti diberitakan, pemerintah masih membahas masalah BBM. Hanya saja, pemerintah akan mengurangi angka subdisi BBM, baik premium maupun solar untuk kalangan yang tidak layak menerima subsidi. Belum jelas teknis pengurangan subsidi tersebut.

"Jadi, orang yang kaya dan mampu tidak berhak diberikan subsidi atau kelihatannya masih ada subdisi, tapi kecil. Kelompok yang tidak mampu masih diberikan subdisi," kata Menteri ESDM Jero Wacik beberapa waktu lalu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan, jika memang harga BBM dinaikkan, akan ada kompensasi bagi rakyat yang terkena imbas. Ia pun meminta kepada semua pihak yang selama ini mendorong harga BBM dinaikkan tidak berubah sikap nantinya.

"Kalau semua sepakat harga BBM dinaikan, pilihannya sedang kita godok, dan ternyata nanti dijalankan terjadi gelombang penolakan, jangan balik kanan yang usulkan tadi. Apalagi (menjadi) yang paling keras menentang. Bulan lalu ngomong apa, sekarang ngomong seperti apa. Ayo kita belajar menjalankan politik yang baik," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Whats New
    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Whats New
    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Whats New
    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Whats New
    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Whats New
    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Whats New
    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Whats New
    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Work Smart
    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Whats New
    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Whats New
    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Whats New
    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Whats New
    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Whats New
    KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

    KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

    Whats New
    Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

    Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com