Selasa, 23 Desember 2014

News / Bisnis & Keuangan

Lima Provinsi Bersikeras Lengserkan Ketua Umum Kadin

Jumat, 19 April 2013 | 20:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia masih diusik soal pelengseran Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto. Lima Kadin Provinsi bersikeras mengusulkan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk melengserkan Ketua Umum.

Ketua Kadin Bengkulu Fery Rizal mengatakan, hingga saat ini 24 Kadin Provinsi sudah menolak usulan Munaslub untuk melengserkan Ketua Umum Kadin tersebut. "Sebenarnya ada sembilan Kadin Provinsi yang ingin memerlukan pertanggungjawaban Kadin Pusat. Namun, setelah dilakukan sosialisasi, hanya tersisa lima Kadin Provinsi yang masih menginginkan Munaslub," kata Fery dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Fery enggan menjelaskan provinsi mana saja yang masih menginginkan upaya penggulingan Ketum Kadin tersebut. Ia mengatakan, sebagian besar Kadin yang membangkang itu berasal dari wilayah timur Indonesia.

Fery menjelaskan, sikap keras dari lima Kadin Provinsi yang terus mendesak Munaslub ini cukup menimbulkan tanda tanya. Hal itu dikarenakan sebagian besar Kadin Provinsi bersama-sama dengan Kadin Pusat sudah melakukan upaya sosialisasi dan komunikasi, tetapi kelima Kadin provinsi tadi tidak meresponsnya dengan positif.

"Agak aneh, ini sebenarnya motifnya apa karena Kadin Pusat dan kadin-kadin provinsi lainnya sudah melakukan pembahasan dengan mereka. Namun, mereka tetap bersikeras tidak mau mencari solusi dengan duduk bersama, melainkan dengan Munaslub," kata Fery.

Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Fahmi Idris juga telah mengimbau bahwa ketika ada problem dalam organisasi bisnis seperti Kadin, jalan penyelesaian yang biasa dilakukan sama seperti dalam dunia bisnis. Fahmi mengatakan, pihak-pihak yang berseteru dapat duduk bersama melakukan pembicaraan yang mutualisme, bukan seperti mekanisme politik dengan menggelar Munaslub.

"Munaslub bukan jalan penyelesaian masalah. Kita biasa melakukan penyelesaian dengan duduk bersama-sama seperti layaknya orang berbisnis. Jadi saya kira ada gelagat tidak baik di balik desakan Munaslub yang semakin terlihat mengada-ada," kata Fahmi.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Kadin Jawa Timur La Nyalla Mataliti. Menurutnya, agenda Munaslub itu kurang tepat untuk dilakukan dalam organisasi Kadin. "Tidak ada itu Munaslub, kita ini organisasi bisnis, bukan politik. Munaslub itu cara politik, bukan pebisnis. Jawa Timur jelas menolak usulan Munaslub, seperti juga 24 Kadin provinsi dalam rakornas lalu," kata La Nyalla.

Hingga saat ini, sebanyak 24 Kadin provinsi telah menyatakan dukungannya agar Dewan Pengurus Kadin menjabat hingga masa akhir jabatannya pada 2015. Dukungan yang sama juga telah disampaikan oleh Fahmi Idris. Selain itu, seluruh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, yaitu Sofyan Wanandi, Agus Gumiwang Kartasasmita, Toni Uloli dan Azis Sjamsuddin, serta sejumlah asosiasi besar, seperti REI, API, Apindo, dan Gapmmi, juga menyatakan menolak usulan Munaslub karena tidak sejalan dengan visi-misi organisasi Kadin Indonesia.


Penulis: Didik Purwanto
Editor : Laksono Hari W