JK: BBM Dua Harga Tak Akan Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden RI periode 2004-2009 M Jusuf Kalla atau akrab disapa JK berpendapat, sebaiknya pemerintah membuat kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan satu harga. JK yakin kebijakan dua harga akan sulit diimplementasikan.

"Ini masalah yang tidak ada yang enak. Pasti semua tidak enak. Tapi dipilihlah yang risikonya paling kecil. Naikkan saja harga secara rata-rata, tidak perlu maksimum. Kalau dua harga tidak akan jalan," kata JK di Jakarta, Rabu (14/4/2013).

Sebelumnya, pemerintah memberikan sinyal akan mengurangi subsidi BBM bagi pengguna mobil pribadi dengan menerapkan harga Premium pada kisaran Rp 6.500 per liter. Sementara itu, pengguna sepeda motor dan angkutan umum masih bisa membeli Premium dengan harga Rp 4.500 per liter. Implementasi kebijakan tersebut diperkirakan paling cepat akhir April ini.

JK mengingatkan potensi penyimpangan jika diberlakukan kebijakan dua harga BBM. Salah satunya, kata dia, bisa saja sopir angkutan umum malah lebih menguntungkan jika menjual BBM yang dibeli ketimbang mengoperasikan angkutannya.

JK menambahkan, pemerintah memang seharusnya mengurangi subdisi BBM lantaran sudah terlalu besar. Akibatnya, kata dia, anggaran untuk pembangunan infrastruktur di daerah kurang. Padahal, infrastruktur itu digunakan oleh rakyat.

"Justru akan inflasi kalau tidak dinaikkan. Seperti sekarang, harga tidak dinaikan lalu dibatasi BBM (bersubdisi). Akibatnya mobil antre (di SPBU), angkutan akan berkurang, barang telat (diantar). Itukan menyebabkan harga lebih mahal, akhirnya akan inflasi," kata JK.

Meski jumlah kendaraan pelat hitam dengan pelat kuning hampir sama, ucap JK, tetapi penggunaan BBM pelat kuning jauh lebih besar. Rata-rata, katanya, kendaraan pelat hitam menghabiskan 10 liter per hari. Namun, mobil plat kuning bisa mencapai 60 liter per hari.

Politisi Partai Golkar itu juga tak sependapat jika kebijakan BBM satu harga disebut akan berimbas ke rakyat miskin. Menurut dia, rakyat miskin hanya terkena imbas ketika penghapusan subsidi minyak tanah. Masalah itu sudah dilalui.

"Efeknya kecil sekali. Tapi paling penting, apa pun (kebijakan pemerintah) laksanakanlah. Mau satu harga, dua harga, tiga harga, yang penting laksanakan. Kita tidak bicara harga naik, kita bicara bangsa. Bangsa ini perlu jalan baik, jembatan baik, pengairan baik, pertanian baik. Supaya ada dana untuk jalan, sekolah, rumah sakit, maka subsidi (BBM) harus dikurangi. Kita tidak bicara kasih susah orang, kita bicara kasih enak orang," pungkas JK.