Kompensasi Kenaikan Harga BBM untuk Tarik Simpati Rakyat?

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Daulay menilai bahwa kompensasi atas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hanya menjadi alat untuk menarik simpati masyarakat. Menurut dia, pemberian bantuan langsung tunai (BLT) hanya dijadikan alat politik bagi partai tertentu.

"Kenapa baru dinaikkan sekarang? Apa karena BLT untuk menarik simpati rakyat pada partai tertentu," kata Saleh di sela-sela "Diskusi Publik Nasional Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah" di Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2013).

Saleh menyampaikan, selama ini pemerintah selalu memberikan BLT untuk meredam gejolak dari kenaikan harga BBM. Ia menilai pemberian BLT belum terbukti efisien karena kebijakan itu belum pernah dievaluasi.

Saat diminta pendapatnya mengenai wacana pemberlakuan BBM dua harga, Saleh menilai hal itu sulit diterapkan karena akan terjadi banyak masalah teknis dan berpotensi memicu penimbunan BBM. Untuk itu, kata Saleh, PP Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk melakukan kajian jelas sebelum kenaikan harga BBM benar-benar diwujudkan. Pendapat masyarakat juga perlu diperhatikan guna mengakomodasi semua masukan dan tak merugikan semua pihak.

"BBM ini perdebatan luar biasa. Jangan sampai kebutuhan orang dijadikan kepentingan politik," ujarnya.

Dalam rapat di kantor Wakil Presiden, Selasa (23/4/2013), Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa kompensasi kenaikan harga BBM  bersubsidi diusulkan menjadi satu paket. Dengan demikian, masyarakat akan menerima kompensasi dengan sekaligus.

"Rapat itu hanya memantapkan program-program yang sudah ada, ada beras untuk rakyat miskin, bantuan siswa miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Ini tidak ada sesuatu yang baru, tetapi hanya pemantapan dalam satu paket," kata Hatta, Selasa, di Jakarta.

Namun, Hatta enggan menjelaskan sistem kompensasi dan apa saja kompensasi yang diberikan kepada masyarakat setelah adanya kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi pada Mei nanti. "Teknis itu nanti saja," ujarnya.

Wakil Menteri Keuangan Anny Rahmawati mengatakan, pemberian kompensasi ini akan mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena sudah ada anggaran terkait kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.