Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompensasi Kenaikan Harga BBM untuk Tarik Simpati Rakyat?

Kompas.com - 24/04/2013, 22:02 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Daulay menilai bahwa kompensasi atas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hanya menjadi alat untuk menarik simpati masyarakat. Menurut dia, pemberian bantuan langsung tunai (BLT) hanya dijadikan alat politik bagi partai tertentu.

"Kenapa baru dinaikkan sekarang? Apa karena BLT untuk menarik simpati rakyat pada partai tertentu," kata Saleh di sela-sela "Diskusi Publik Nasional Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah" di Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2013).

Saleh menyampaikan, selama ini pemerintah selalu memberikan BLT untuk meredam gejolak dari kenaikan harga BBM. Ia menilai pemberian BLT belum terbukti efisien karena kebijakan itu belum pernah dievaluasi.

Saat diminta pendapatnya mengenai wacana pemberlakuan BBM dua harga, Saleh menilai hal itu sulit diterapkan karena akan terjadi banyak masalah teknis dan berpotensi memicu penimbunan BBM. Untuk itu, kata Saleh, PP Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk melakukan kajian jelas sebelum kenaikan harga BBM benar-benar diwujudkan. Pendapat masyarakat juga perlu diperhatikan guna mengakomodasi semua masukan dan tak merugikan semua pihak.

"BBM ini perdebatan luar biasa. Jangan sampai kebutuhan orang dijadikan kepentingan politik," ujarnya.

Dalam rapat di kantor Wakil Presiden, Selasa (23/4/2013), Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa kompensasi kenaikan harga BBM  bersubsidi diusulkan menjadi satu paket. Dengan demikian, masyarakat akan menerima kompensasi dengan sekaligus.

"Rapat itu hanya memantapkan program-program yang sudah ada, ada beras untuk rakyat miskin, bantuan siswa miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Ini tidak ada sesuatu yang baru, tetapi hanya pemantapan dalam satu paket," kata Hatta, Selasa, di Jakarta.

Namun, Hatta enggan menjelaskan sistem kompensasi dan apa saja kompensasi yang diberikan kepada masyarakat setelah adanya kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi pada Mei nanti. "Teknis itu nanti saja," ujarnya.

Wakil Menteri Keuangan Anny Rahmawati mengatakan, pemberian kompensasi ini akan mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena sudah ada anggaran terkait kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

    Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

    Whats New
    Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

    Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

    Whats New
    Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

    Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

    Whats New
    LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

    LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

    Whats New
    ?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

    ?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

    Whats New
    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Whats New
    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Whats New
    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Whats New
    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Whats New
    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Whats New
    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Whats New
    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Whats New
    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Work Smart
    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Whats New
    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com