Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Kompensasi Tergantung Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 30/04/2013, 16:50 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah saat ini sedang menghitung besaran anggaran kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Anggaran ini akan dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu yang terimbas kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pemerintah telah menyiapkan tiga skenario Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yaitu Beasiswa Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemberian beras miskin (raskin).

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, besaran kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan ditentukan berdasarkan besaran kenaikan harga BBM. Selisih antara kenaikan harga BBM dengan harga BBM bersubsidi sekarang itulah yang akan dialokasikan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu tersebut.

"Untuk anggarannya, tergantung penghematan anggaran BBM tadi berapa besar. Kalau naik menjadi Rp 6.500 per liter maka anggaran kompensasi sebesar Rp 21 triliun, tapi kalau dinaikkan sekitar Rp 7.000 per liter maka negara bisa menghemat sebesar Rp 30 triliun. Anggaran tersebutlah yang akan dibagi untuk tiga sektor BLT itu," kata Salim saat ditemui seusai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Bidakara Selasa (30/4/2013).

Menurut Salim, pihaknya juga akan mengikuti pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa kompensasi ini akan diberikan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu. Namun besaran pasti akan ditentukan kemudian.

Saat ini, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial mencapai 2,4 juta orang rumah tangga sangat miskin. Dari jumlah itu, masing-masing keluarga tadi memiliki dua orang anak. Jadi yang ditanggung pemerintah mencapai 4,8 juta orang.

Namun jumlah penerima PKH tadi hanya dari Kementerian Sosial saja, belum dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Jika ditotal, jumlahnya bisa mencapai 12 juta orang penerima PKH," tambahnya.

Terkait jumlah beras miskin (raskin), pemerintah akan menyiapkan beras masing-masing penerima PKH sebesar 30 kg per orang. Nantinya, pemerintah akan membagikannya sebanyak tiga kali setelah kebijakan kenaikan BBM bersubsidi diterapkan. "Paling sedikit mereka dapat tiga kali (tiga bulan), kemungkinan empat kali. Namun yang pasti ini tiga kali untuk raskinnya," jelasnya.

Untuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) atau program yang dulunya bernama BLT akan diberikan uang tunai Rp 100.000 per orang per bulan. Sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,4 juta per tahun per orang. "Tapi ini akan dinaikkan jadi Rp 1,5-1,8 juta per orang per tahun," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

    Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

    Whats New
    LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

    LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

    Whats New
    ?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

    ?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

    Whats New
    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Whats New
    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Whats New
    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Whats New
    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Whats New
    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Whats New
    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Whats New
    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Whats New
    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Work Smart
    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Whats New
    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Whats New
    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Whats New
    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com