Program Bantuan Tunai Pemerintah Bakal Terganjal

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi kemungkinan besar akan terganjal DPR.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso berani memastikan bahwa DPR tidak akan menyetujui rencana pemerintah memberikan kompensasi uang tunai karena rawan dipakai untuk kepentingan Pemilu 2014.

"Kalau BLT kecenderungan di DPR tidak setuju karena dikhawatirkan akan jadi ajang opini pencitraan. Itu berkali-kali disampaikan ke pimpinan DPR. Jadi, masalah BLT belum bisa setujui sepenuhnya," kata Priyo di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Priyo mengatakan, meski niat pemerintah itu dinilai baik, dana kompensasi yang jumlahnya sangat besar bisa diselewengkan untuk kepentingan parpol tertentu, apalagi saat ini sudah mendekati Pemilu 2014.

"Lebih baik diberikan dalam bentuk program, bukan seolah-olah sebagai dermawan baru. Opsi itu (BLT) tidak elok dari segi etika," kata politisi Partai Golkar ini.

Adapun terhadap rencana kenaikan harga BBM, menurut Priyo, mayoritas fraksi di DPR mempersilakan karena hal itu kewenangan pemerintah. Partai Golkar, kata dia, akan mendukung kenaikan harga BBM, tetapi menolak kompensasi uang tunai.

Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kompensasi berupa uang tunai wajib diberikan jika harga BBM naik. Presiden akan kembali mengambil kebijakan seperti periode pertama pemerintahannya, yakni dengan memberikan uang tunai kepada masyarakat.

Jika dulu diberi nama BLT, program nanti bernama bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Ada juga bantuan tunai lainnya, yakni beasiswa untuk rakyat miskin dengan uang tunai dan program keluarga harapan.