Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Sederhanakan Kantor OPM di Oxford

Kompas.com - 05/05/2013, 21:40 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diminta tidak menyederhanakan informasi terkait adanya pembukaan Kantor Perwakilan Papua Merdeka, di Oxford, Inggris. Pemerintah tidak boleh langsung memercayai begitu saja pernyataan Pemerintah Inggris menyikapi masalah tersebut.

"Kita tidak bisa menelan begitu saja, tidak bisa terlena. Jangan menyederhanakan permasalahan hanya karena pernyataan resmi Kedutaan Besar Inggris di Jakarta yang bisa saja bersifat sesaat," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang melalui pesan singkat, Minggu (5/5/2013).

Hal itu dikatakan Agus menyikapi informasi media massa bahwa ada pembukaan Kantor Perwakilan Papua Merdeka di Oxford. Pemerintah Indonesia menyebut pembukaan kantor tersebut tanpa dukungan resmi pemerintah dan parlemen Inggris.

Agus mengingatkan permasalahan Timor Leste. Sebelum melepaskan diri dengan Indonesia, kata dia, banyak pernyataan resmi pemerintahan berbagai negara yang mendukung Timor Leste tetap bergabung dengan Indonesia. Namun, akhirnya terbukti sikap negara lain tidak konsisten.

Agus menyinggung informasi bahwa pembukaan kantor itu dihadiri Wali Kota Oxford Moh Niaz Abbasi. Bahkan, dia menggunting pita dan memberikan sambutan. Jika laporan tersebut benar, Agus khawatir jika suatu saat Wali Kota Oxford tersebut menjadi menteri atau bahkan perdana menteri Inggris.

Agus menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri harus menghilangkan atau paling tidak meminimalkan dukungan politik luar negeri terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pemerintah juga harus menciptakan kesejahteraan rakyat Papua.

"Menciptakan rasa aman dan nyaman untuk hidup di Papua agar gerakan Papua Merdeka tidak akan laku. Kedua langkah itu harus dilakukan serius secara paralel karena menjadi kunci Papua tetap ada dalam naungan NKRI," pungkas politisi Partai Golkar itu.

Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menugaskan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta dan meminta penjelasan terkait pembukaan kantor perwakilan OPM di Oxford. Sejauh ini, Pemerintah Indonesia belum menerima pernyataan resmi dari Pemerintah Inggris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

    LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

    Whats New
    ?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

    ?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

    Whats New
    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Whats New
    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Whats New
    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Whats New
    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Whats New
    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Whats New
    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Whats New
    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Whats New
    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Work Smart
    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Whats New
    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Whats New
    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Whats New
    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Whats New
    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com