Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KRL Perlu Didukung

Kompas.com - 06/05/2013, 03:39 WIB

Jakarta, Kompas - Kereta rel listrik Jabodetabek dirasakan sejumlah kalangan sebagai solusi transportasi di tengah kemacetan. Sayangnya, dorongan untuk memajukan transportasi massal ini belum disertai dengan keberpihakan yang jelas dari pemangku kebijakan.

Demikian salah satu isi diskusi interaktif Managing Our Nation yang diadakan PPM Manajemen, Sabtu (4/5), di Executive Lounge PPM, Jalan Menteng Raya, Jakarta. Diskusi tersebut membahas soal pembenahan perkeretaapian di Jakarta.

Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia (UI) Paulus Wirutomo menilai, pelayanan KRL di Jabodetabek sudah nyaman meskipun masih ada kekurangan, seperti suara petugas pembaca pengumuman di beberapa stasiun yang tidak jelas.

Kenyamanan KRL juga belum diikuti dengan penataan kawasan sekitar stasiun. Stasiun Manggarai, misalnya, dikelilingi pasar atau permukiman padat sehingga bangunan stasiun tidak terlihat, bahkan mirip seperti kandang.

Sementara itu, Guru Besar Psikologi UI Sarlito Wirawan berpendapat sistem transportasi di Jakarta belum berjalan. Akibatnya, setiap pihak harus menanggung bebannya masing-masing. Bus harus memberi potongan harga tiket kepada pelajar. Sementara itu, tidak ada subsidi dari pemerintah untuk pelajar yang menggunakan angkutan umum. Begitu juga dengan kereta yang sejak lama dibiarkan berjalan sendiri.

Direktur Komersial PT Kereta Api Indonesia Sulistyo Wimbo Hardjito membenarkan, pihaknya harus berjalan sendiri dengan berbagai keterbatasan. Perbaikan prasarana, misalnya, ditanggung oleh perusahaan sebab keandalannya rendah dan sering mengganggu perjalanan kereta.

”Baik atau buruk kondisi kereta, penumpang tahunya itu tanggung jawab PT KAI. Padahal, ada persoalan yang bukan kewenangan kami. Prasarana, seperti persinyalan, misalnya, sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah pusat,” ucapnya.

Contoh lain, untuk menjalankan kereta ekonomi, subsidi penumpang harus ditanggung oleh perusahaan sampai dana PSO (public service obligation/subsidi) dari pemerintah diberikan.

Kendati regulasi menyatakan bahwa PSO harus dicairkan per bulan, kenyataannya hingga Mei ini kontrak PSO belum juga ditandatangani.

Menurut Djoko Setijowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia, subsidi untuk KRL sesungguhnya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. ”Tinggal kemauan saja. Jangan sampai pemda atau DPRD DKI tidak mau memberi subsidi karena merasa bahwa penumpang KRL bukan warganya. Padahal, komuter ini ikut berkontribusi pada perekonomian Jakarta,” katanya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com