Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Berani Naikkan Harga BBM, Pemerintah "Palak" Pengusaha

Kompas.com - 06/05/2013, 18:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah dinilai banyak mengeluarkan kebijakan yang "aneh" untuk mengurangi beban anggaran akibat tidak dinaikannya harga BBM bersubsidi.

Pengamat ekonomi, Faisal Basri, menilai selama belum ada keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi, muncul banyak kebijakan baru yang tidak masuk akal. Kebijakan aneh yang dimaksud Faisal Basri adalah kebijakan bea keluar minuman bersoda dan handphone.

"Tahun 2011 BBM sudah siap dinaikkan harganya, tapi nggak jadi. Akhirnya sekarang dikais-kais, apa yang bisa 'dipalak', akhirnya muncul kebijakan cukai handphone dan cukai soda," ujar Faisal Basri, Senin (6/5/2013).

Faisal menilai kalau kebijakan-kebijakan pemerintah itu lebih dimaksudkan untuk menutupi defisit akibat membengkaknya subsidi BBM bersubsidi. Selain itu, selama harga BBM belum dinaikkan, ruang untuk mengembangkan fiskal sangat berkurang.

"Ruang fiskal sempit, muncul kebijakan yang aneh, maka dikais-kais cukai soda, cukai handphone, membuat pemerintah jadi mata gelap," ungkap Faisal.

Faisal menjelaskan, situasi seperti ini pernah terjadi pada saat Ketua Badan Fiskal masih dijabat oleh Anggito Abimayu. Pada saat itu Indonesia mengalami shortfall pada 2008 akibat krisis Amerika.

"Tahun 2008 bea keluar untuk sawit dan batu bara. Kalau pajak ekspor harus diubah dulu, ribet karena harus revisi UU. Pemerintah kan mau yang instan, yang gampang dibuat bea seperti bea cukai," ungkap Faisal. (Adiatmaputra Fajar Pratama/ Tribunnews)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

BrandzView
Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Whats New
Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com