Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Ganti Disentil Moody's Soal Subsidi BBM

Kompas.com - 06/05/2013, 20:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali diingatkan untuk segera mengambil tindakan yang jelas terkait dengan kebijakan terhadap BBM bersubsidi.

Peringatan terakhir dilontarkan oleh lembaga pemeringkat internasional, Moody’s Investors Service,yang menyatakan bahwa ketidakmampuan pemerintah Indonesia memperbaiki kebijakan subsidi BBM bisa berdampak negatif bagi peringkat utang.

Hasil riset Moody’s yang dimuat dalam laman perusahaan itu menyebutkan lembaga pemeringkat ini masih mempertahankan rating Indonesia di Baa3 dengan outlook stabil. Moody's menilai utang pemerintah masih moderat, cadangan devisa yang cukup menutup utang jatuh tempo hingga dua tahun ke depan, serta kekuatan pertumbuhan ekonomi, masih menopang peringkat Indonesia.

Namun, ekonomi Indonesia diprediksikan akan tumbuh 6 persen di 2013, lebih rendah dari realisasi 6,2 persen pada 2012 lalu. "Kondisi ini dipicu besarnya konsumsi bahan bakar dan ketidakmampuan pemerintah untuk mempengaruhi subsidi. Ini merupakan outlook kredit negatif," kata Analis Senior Moody’s Investors Service Singapore Christian de Guzman.

Menurutnya, tanpa pengurangan subsidi BBM, bahwa defisit fiskal tahun ini bisa membengkak hingga 3,8 persen dari PDB. Angka tersebut lebih tinggi dari perkiraan Kementerian Keuangan pada awal April 2,4 persen.

Selain lebih tinggi dari target defisit di APBN sebesar 1,7 persen, dan batasan maksimal defisit anggaran di level 3 persen. Defisit transaksi berjalan juga cenderung melebar, menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan inflasi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com