Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inflasi Juni Tinggi, Harga BBM Jadi Naik?

Kompas.com - 07/05/2013, 10:25 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah masih mempertimbangkan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Juni mendatang. Hal ini terjadi setelah ada defisit anggaran dan defisit neraca perdagangan yang memberatkan fiskal dalam negeri. Apalagi lembaga pemeringkat internasional Standard and Poors (S&P) telah menurunkan outlook peringkat surat utang Indonesia dari BB+ positif ke BB+ stabil.

Menteri Perekonomian sekaligus Pelaksana Tugas Menteri Keuangan Hatta Rajasa mengatakan, pekan ini pemerintah akan berkonsultasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan rencana menaikkan harga BBM bersubsidi satu harga. Konsultasi ini penting dilakukan sebelum akan dilaporkan ke DPR pada minggu kedua Mei ini.

Hal tersebut sekaligus untuk menyiapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Namun, bila rencana menaikkan harga BBM bersubsidi akan dilakukan pada Juni mendatang, maka hal tersebut akan dihadapkan pada risiko inflasi yang tinggi pada Juni dan Juli. Sekadar tahu, Juni dan Juli ini merupakan bulan liburan sekolah, sekaligus bulan puasa dan persiapan lebaran.

"Saya memang mengetahui bahwa (inflasi di bulan Juni dan Juli) itu tidak ideal. Tapi keputusan harus diambil," kata Hatta saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin malam (6/5/2013).

Hatta mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden terkait rencana menaikkan harga BBM bersubsidi ini. Hatta menjelaskan, akan ada pengaruhnya kepada fiskal bila tidak segera melakukan sesuatu. Namun, Hatta enggan menjelaskan lebih lanjut kebijakan apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi neraca anggaran dan neraca perdagangan yang sudah jebol tersebut.

"Jadi intinya harus ada tindakan yang dilakukan," tambahnya.

Agar tidak berdampak ke inflasi, maka pemerintah saat ini terus mengantisipasi inflasi khususnya dari bahan makanan dan volatile food, khususnya daging, produk hortikultura, dan beras. Oleh karena itu, saat pemerintah jadi mengeksekusi kebijakan BBM bersubsidi, maka inflasi tidak akan melonjak signifikan.

Terkait pelaksanaan menaikkan harga BBM bersubsidi, Hatta belum berani berspekulasi. Sebab, saat ini pimpinan DPR masih ada yang di luar negeri dan sebagian masih masuk masa reses. Harapannya, RAPBNP bisa segera masuk ke DPR pada minggu kedua Mei 2013.

"Lalu kita akan bahas dengan DPR. Kalau lancar maka bisa dua minggu dibahas," tambahnya.

Namun, kata Hatta, hal yang terpenting saat ini adalah menjaga defisit anggaran tidak melebihi target sebelumnya, yaitu 3 persen.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Subsidi BBM untuk Orang Kaya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

    HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

    Whats New
    BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

    BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

    Work Smart
    Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

    Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

    Whats New
    Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

    Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

    Whats New
    Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

    Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

    Earn Smart
    7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

    7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

    Whats New
    'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

    "Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

    Whats New
    IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

    IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

    Whats New
    Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

    Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

    Whats New
    Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

    Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

    Whats New
    Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

    Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

    Whats New
    Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

    Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

    Whats New
    Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

    Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

    Whats New
    Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

    Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

    Whats New
    Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

    Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

    BrandzView
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com