Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada 5 Negara yang Gagal Terapkan Redenominasi

Kompas.com - 07/05/2013, 17:00 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tahun depan, Indonesia akan merilis kebijakan penyederhaan nilai nominal uang atau redenominasi. Agar tidak gagal lagi, Indonesia harus belajar dari negara-negara yang pernah gagal dalam redenominasi.

Direktur Eksekutif Pusat Riset dan Edukasi Bank Indonesia (BI) Iskandar Simorangkir mengatakan, ada lima negara yang pernah gagal menerapkan redenominasi. "Negara tersebut adalah Rusia, Argentina, Brasil, Zimbabwe, dan Korea Utara," kata Iskandar saat seminar "Siapkah Indonesia Menghadapi Redenominasi" di kampus Perbanas Jakarta, Selasa (7/5/2013).

Iskandar menambahkan, faktor penyebab kegagalan redenominasi tersebut, antara lain, waktu implementasi kebijakan ini kurang tepat, khususnya dalam hal tren fundamental perekonomian di negara masing-masing. Kebetulan, perekonomian mereka saat itu serta fundamental negaranya sedang memburuk.

Di sisi lain, lima negara tersebut memiliki kebijakan makro yang tidak sehat, antara lain bank sentral yang sangat ekspansif membiayai anggaran pemerintah, khususnya di Zimbabwe, serta kebijakan fiskal yang ekspansif (Brasil dan Zimbabwe).

Khusus untuk Rusia, Argentina, Zimbabwe, serta Korea Utara yang gagal menerapkan redenominasi ini disebabkan karena stok uang baru tidak tersedia saat warna negaranya ingin menukarkan uang, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang redenominasi, serta perekonomian tidak stabil.

"Di sisi lain, negara-negara tersebut juga memiliki inflasi yang tidak terkendali, pemerintah tidak bisa mengatur stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaan barang, nilai kurs valuta asing dalam keadaan tidak stabil, serta kurang tepat dalam memilih waktu saat menerapkan redenominasi," tambahnya.

Ekonom Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menambahkan, Indonesia memang pernah memangkas nilai mata uang atau sanering rupiah pada tahun 1950.

Kebijakan menggunting nilai rupiah ini memang beda dengan redenominasi yang akan dilakukan pada tahun depan. Rencananya, redenominasi akan dirilis pada tahun 2014 dengan masa transisi sekitar tiga tahun sehingga penerapan redenominasi secara penuh baru bisa dilakukan pada 2018 mendatang.

"Untuk redenominasi tahun depan, Indonesia dinilai lebih siap sebab semua syarat yang diperlukan untuk redenominasi sudah lengkap. Mungkin masalahnya hanya sosialisasi ke masyarakat saja," kata Telisa.

Bagaimanapun, sosialisasi ke masyarakat ini sangat penting karena menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan ini. Masyarakat nantinya menjadi pengguna kebijakan redenominasi. Bila masyarakat tidak mengerti, perekonomian negara akan terganggu karena masyarakat kebingungan dalam hal uang baru nanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

    Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

    Whats New
    LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

    LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

    Whats New
    ?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

    ?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

    Whats New
    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Whats New
    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Whats New
    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Whats New
    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Whats New
    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Whats New
    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Whats New
    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Whats New
    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Work Smart
    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Whats New
    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Whats New
    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Whats New
    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com