Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lampu Kuning bagi Pemerintah Indonesia

Kompas.com - 07/05/2013, 20:58 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga pemeringkat asing Standard and Poors (S&P) serta Moodys telah mengingatkan Indonesia soal kondisi fundamental dalam negeri. Untuk itu, pemerintah Indonesia harus mewaspadainya agar tidak merugikan perekonomian sendiri.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti mengatakan, peringatan lembaga pemeringkat asing ini seharusnya menjadi catatan yang harus diperbaiki oleh pemerintah, khususnya dalam hal kondisi fundamental dalam negeri.

"Kita jangan terlena dengan fundamental dan investment grade yang kita dapatkan, apalagi S&P serta Moodys telah memberi peringatan. Ini negatif kredit yang artinya bisa menjadi potensi negatif di masa mendatang. Ini jadi catatan sendiri bagi pemerintah," kata Destry saat ditemui di Kampus Perbanas Jakarta, Selasa (7/5/2013).

Destry menambahkan, pemerintah saat ini memiliki tugas utama yang belum dibereskan, yaitu memperbaiki kondisi fiskal, baik neraca perdagangan maupun defisit anggaran. Kondisi fiskal yang defisit ini karena pemerintah memang lambat mengurus kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Saat ini pemerintah memang mengalokasikan dana untuk subsidi energi di atas Rp 300 triliun, termasuk subsidi untuk harga BBM. Padahal, subsidi energi itu justru malah dinikmati oleh orang kaya. Artinya, subsidi energi, khususnya subsidi BBM, malah tidak tepat sasaran.

"Yang terpenting adalah dana (anggaran subsidi energi) yang kita pakai sudah sangat tidak efisien. Jadi bukan karena naik atau tidak. Dana subsidi energi ini seharusnya bisa lebih terarah, orang miskin bisa lebih mendapatkan dampaknya karena pelaku bisnis sudah siap," tambahnya.

Seperti diberitakan, lembaga S&P baru saja merilis penurunan outlook peringkat surat utang Pemerintah Indonesia dari positif stabil. Adapun lembaga Moodys memperingatkan pemerintah Indonesia bisa mengalami defisit keuangan tahun ini hingga sebesar 3,8 persen. Hal itu terjadi bila pemerintah tidak mengurangi subsidi BBM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com