Benahi Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Alam

JAKARTA, KOMPAS.com - Transparansi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia telah membaik. Namun jika menyangkut kesepakatan antara pemerintah dan mayoritas perusahaan minyak dan gas bumi, Indonesia masih belum memiliki informasi yang diperlukan untuk memastikan negara mendapat manfaat optimal dari pengelolaan sumber daya alam itu.

Hal ini terlihat dalam indeks tata kelola sumber daya alam yang diluncurkan Revenue Watch, pada Kamis (16/5/2013), di auditorium Sequis Centre, Jakarta. Indeks tata kelola SDA itu mengukur kualitas tata kelola sumber daya migas dan pertambangan di 58 negara di seluruh dunia. Setiap negara dalam indeks itu, dari Norwegia yang menempati peringkat teratas sampai Myanmar yang menduduki peringkat terbawah, diukur dengan empat kriteria yaitu kerangka kerja hukum, tingkat transparansi, klarifikasi, dan konteks tata kelola secara luas.

Indonesia menempati peringkat ke-14 dari 58 negara dan menghasilkan nilai tertinggi kedua di kawasan Asia Pasifik, setelah Timor Leste. Indonesia memiliki aturan sumber daya alam yang rinci dan pengawasan yang aktif dari parlemen terhadap sektor perminyakan. Akan tetapi, masyarakat sipil dinilai kurang memiliki akses terhadap informasi industri berbasis SDA secara komprehensif, dan masih terdapat jurang pada kemampuan pemerintah untuk mengendalikan korupsi dan menegakkan regulasi.

"Temuan-temuan dalam indeks tepat waktu karena Indonesia berpartisipasi dalam inisiatif kemitraan pemerintah yang terbuka," kata Matthieu Salomon, Manajer Proyek Revenue Watch untuk proyek Kemitraan Asia Tenggara bagi tata kelola yang lebih baik di bidang industri ekstraktif (IKAT-US).

"Pemerintah juga berkomitmen untuk mengelola sumber daya alam dengan cara lebih transparan dan efektif, termasuk membuka informasi pajak, royalty, dan pembayaran yang diterima dari sektor minyak, gas dan pertambangan. Nilai indeks yang didapat Indonesia menunjukkan pentingnya reformasi-reformasi tersebut di sektor ini," ujarnya.