Jumat, 28 November 2014

News / Bisnis & Keuangan

Transportasi Umum Indonesia Tidak Terurus

Kamis, 16 Mei 2013 | 16:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, mengatakan, pemerintah dinilai tidak mengurus transportasi umum di Indonesia. Padahal, salah satu cara untuk mencegah dan mengurangi kemacetan, khususnya di Ibu Kota, adalah dengan memperbaiki kondisi transportasi umumnya.

"Angkutan umum yang beroperasi hanya 40 persen, sisanya kendaraan pribadi. Bahkan, sekitar 90 persen dari angkutan umum tersebut berusia di atas 10 tahun. Kondisi transportasi umum Indonesia memang tidak diurus," kata Djoko kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Djoko menambahkan, kondisi transportasi umum di Tanah Air juga masih banyak kendala, seperti kondisi pengusaha angkutan umum yang banyak didera pungli, kir, bunga tinggi, setoran tinggi, bahkan tidak ada program safety riding bagi pengemudi angkutan umum sehingga pengemudi angkutan umum sering kebut-kebutan hanya karena mengejar setoran.

Bandingkan dengan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor yang terus dimanjakan oleh pemerintah, seperti dengan memberi kemudahan dalam mencicil, pemberian uang muka rendah, hingga suku bunga cicilan yang murah. Hal inilah yang memicu masyarakat lebih gampang membeli kendaraan pribadi.

Padahal, kendaraan pribadi adalah musuh bebuyutan angkutan umum karena kondisi kendaraan pribadi lebih banyak dibanding angkutan umum, maka macet pun tidak tertangani lagi," tambahnya.

Solusinya, Djoko menyarankan agar pemerintah membuat program dana alokasi khusus transportasi umum daripada membuat program ragam bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran. "Partai peserta pemilu tahun depan harus membuat program yang pro-kebijakan transportasi umum. Ini akan mengurangi kemacetan yang terus melanda, khususnya Jakarta," tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mendorong pembangunan prasarana, seperti jalan, halte sanitasi, penyediaan air minum, hingga drainase. Dengan solusi tersebut, pemerintah tidak perlu lagi membangun fly over atau underpass hingga jalan lingkar. Selain itu, juga ada parkir tinggi bagi kendaraan pribadi. "Dengan menyediakan fasilitas angkutan umum yang baik, cepat dan murah, masyarakat akan berpikir dua kali menggunakan transportasi pribadi," tambahnya.


Penulis: Didik Purwanto
Editor : Bambang Priyo Jatmiko